BANDUNG, Mevin.ID – Rencana Pemerintah Kota Bandung untuk mengkaji tiga opsi masa depan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo), termasuk opsi menghilangkan fungsi kebun binatang dan menjadikannya Ruang Terbuka Hijau (RTH) murni, menuai kecaman pedas.
Koordinator Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) sekaligus Ketua Dewan Daerah Walhi Jawa Barat, Dedi Kurniawan, menyebut wacana yang dilontarkan Wali Kota Bandung tersebut sebagai langkah yang sangat menggelikan dan mencederai nilai sejarah.
“Permainan Catur Politikus”
Dedi Kurniawan, yang akrab disapa Dedi Gjuy, menilai rencana pengosongan satwa di lahan tersebut merupakan bentuk ketidakberanian pemimpin dalam mengelola aset negara dan menyelamatkan satwa eks-situ.
“Rencana menghilangkan satwa di Kebun Binatang dan tetap menjaga kawasan sebagai RTH adalah permainan catur politikus busuk. Opsi terkait pengosongan satwa Bandung Zoo, walau kawasan tetap menjadi RTH, adalah hal yang sangat menggelikan,” tegas Dedi dalam pernyataan resminya, Selasa (13/1/2026) malam.
Ia menambahkan, sebagai lembaga konservasi eks-situ yang sudah ada sejak zaman Belanda, Bandung Zoo memiliki nilai sejarah tinggi yang tidak boleh dihapus begitu saja hanya karena konflik sengketa lahan.
Dampak Negatif dan Indikasi Perdagangan Satwa
Dedi memaparkan beberapa poin krusial yang akan menjadi dampak negatif jika opsi pengosongan satwa benar-benar dilakukan oleh Pemkot Bandung:
1. Hilangnya Pusat Edukasi: Kota Bandung akan kehilangan pusat konservasi eks-situ yang selama ini menjadi sarana edukasi dan rekreasi warga.
2. Indikasi Perdagangan Satwa: Dedi mencurigai adanya potensi praktek perdagangan satwa terselubung di balik dalih pemindahan satwa ke lokasi lain.
“Terindikasi adanya permainan perdagangan satwa terselubung atas nama pemindahan atau titip satwa akibat satwa di Bandung Zoo diusir oleh pimpinan yang mengelola lahan negara,” cetusnya.
3. Kerusakan Ekosistem RTH: Dedi khawatir RTH tersebut nantinya akan dimodifikasi menjadi taman bermain yang penuh aspal dan tembok, sehingga menghilangkan nilai alaminya.
Tantang Keberanian Pemimpin
Lebih lanjut, FK3I memandang bahwa pemimpin Kota Bandung seharusnya tidak membangun wacana yang memancing polemik di masyarakat, melainkan menunjukkan ketegasan dalam pelestarian.
“Keberanian dan kecerdasan seorang pemimpin diuji dalam persoalan pengelolaan ini. Harusnya tegas, jika memang lahan tersebut milik Pemkot, lanjutkan pelestarian konservasi eks-situ, tingkatkan dan benahi ke arah yang lebih baik,” lanjut Dedi.
Dedi mengingatkan bahwa lahan tersebut adalah lahan negara, bukan milik pribadi, sehingga kepentingan konservasi dan penyelamatan satwa harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik praktis.***
Penulis : Bar Bernad
