PADALARANG, Mevin.ID – Warga Kampung Sudimampir Hilir, RT 04/18, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini dilingkupi rasa cemas.
Aktivitas penggalian pasir yang diduga ilegal dan berkedok pembangunan perumahan mengancam keselamatan pemukiman mereka.
Aktivitas tersebut diketahui telah berlangsung selama kurang lebih dua bulan terakhir. Yang paling mengkhawatirkan, jarak antara tebing galian dengan rumah warga hanya berkisar 7 meter.
Alat Berat Beroperasi Setiap Hari
Berdasarkan pantauan warga, aktivitas di lokasi tersebut terlihat sangat masif. Terdapat sekitar 3 hingga 4 unit alat berat berupa ekskavator (beko) yang dikerahkan untuk mengeruk pasir dan tanah setiap harinya.
Tak hanya itu, hiruk-pikuk kendaraan besar pengangkut pasir dan tanah juga terus terjadi sepanjang hari.
Hilir mudik truk ini tidak hanya menimbulkan polusi udara dan kebisingan, tetapi juga mempertegas bahwa aktivitas tersebut lebih menyerupai tambang daripada sekadar pematangan lahan untuk perumahan.
Modus Pembangunan Perumahan
Salah seorang warga sekitar, Rizki Pratama, mengungkapkan bahwa sejak awal warga merasa dibohongi.
Pengajuan awal yang disampaikan adalah untuk pembangunan perumahan, namun pada praktiknya justru terjadi penggalian pasir besar-besaran.
“Sangat disayangkan, pengajuan awalnya pembangunan tapi kenyataannya penggalian pasir. Kami khawatir terjadi longsor yang tidak tahu kapan datangnya, apalagi pengembang tidak memikirkan dampak jangka panjang bagi lingkungan,” ujar Rizki (29/12) kepada redaksi Mevin.ID.
Ancaman Longsor dan Banjir
Keresahan warga bukan tanpa alasan. Mengingat cuaca ekstrem serta banyaknya kejadian longsor dan banjir di berbagai wilayah Jawa Barat akhir-akhir ini, posisi rumah warga yang berada paling depan sangat rentan menjadi korban jika struktur tanah tidak stabil akibat galian.
Selain dekat dengan pemukiman, lokasi tambang tersebut juga diketahui sangat dekat dengan fasilitas pendidikan (sekolah), sehingga penolakan dari warga pun meluas.
Lihat postingan ini di Instagram
Aduan di ‘Sapa Warga’ Belum Direspons
Rizki mengaku sudah berupaya menempuh jalur resmi dengan mengirimkan laporan melalui aplikasi Sapa Warga milik Provinsi Jawa Barat. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan atau tindakan nyata dari pihak terkait.
“Kami sangat memohon kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Pemerintah KBB, atau instansi terkait untuk segera menindak, memberhentikan, atau memberikan solusi konkret. Ini urusan alam, jangan sampai menunggu jatuh korban jiwa baru bertindak,” tegasnya.
Warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap aktivitas yang membahayakan nyawa banyak orang ini dan segera melakukan inspeksi ke lokasi untuk memastikan legalitas serta keamanan lingkungan di Kampung Sudimampir Hilir.***
