Jakarta, Mevin.ID – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menggelar konferensi pers sebagai sikap resmi menanggapi insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.
Insiden yang terjadi pada Jumat, (24/1/2025) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri P2MI, Christina Aryani saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (26/1/2025).
Dalam pernyataannya, Wamen Christina mengecam keras tindakan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) terhadap kelima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa, dan luka-luka.
“KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force,” ujar Wamen Christina.
KemenP2MI menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.
“Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal,” jelas Wamen Christina.
KemenP2MI telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.
Lebih lanjut, Wamen Christina menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM).
Melalui konferensi pers ini Wamen Christina menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia. (*)
