Jakarta, Mevin.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera melakukan operasi pasar guna mengatasi kenaikan harga komoditas pokok yang terjadi di sejumlah wilayah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (24 Februari 2025).
Kenaikan Harga Komoditas Pokok di Berbagai Daerah
Tomsi mengungkapkan bahwa pada minggu ketiga Februari 2025, terjadi kenaikan harga komoditas pokok di sejumlah daerah. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain:
- Minyak goreng di 170 kabupaten/kota
- Gula pasir di 160 kabupaten/kota
- Cabai merah di 159 kabupaten/kota
- Bawang putih di 143 kabupaten/kota
- Cabai rawit di 123 kabupaten/kota
- Beras di 96 kabupaten/kota
“Kami sangat berharap di daerah-daerah yang mengalami kenaikan harga ini, mau tidak mau, operasi pasar harus segera dilakukan,” tegas Tomsi.
Permasalahan Distribusi Bawang Putih
Khusus untuk bawang putih, yang 99 persen diimpor, Tomsi menyoroti masalah utama terletak pada distribusi. Ia menjelaskan bahwa ketika komoditas tersebut masuk ke Indonesia, harga seharusnya bisa stabil. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memastikan distribusi komoditas impor dilakukan dengan baik, terutama menjelang Lebaran.
“Beberapa kali menjelang Lebaran, kenaikan harga bawang putih bisa mencapai 200 persen, bahkan harganya bisa mencapai Rp120.000 per kilogram. Jadi, mohon teman-teman bisa menanggapi ini dengan serius,” tambahnya.
Peringatan untuk Pemda dan TPID
Tomsi mengingatkan bahwa jika pemda tidak mengambil langkah konkret sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kenaikan harga akan terus berlanjut. Ia juga meminta para pemangku kepentingan, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), untuk benar-benar memahami dinamika harga di daerah masing-masing.
“Apalagi, minggu depan kepala daerah yang baru akan mulai efektif bertugas. Kita akan memulai rapat dengan kepala daerah yang baru. Tolong, Bapak/Ibu sekalian sebagai staf betul-betul turun ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar,” ungkap Tomsi.
Evaluasi Pelaksanaan Tugas di Lapangan
Dalam pantauannya melalui rakor inflasi yang dilakukan setiap Senin, Tomsi mencatat bahwa masih ada pejabat daerah yang belum turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi pasar. Untuk itu, ia berharap TPID segera bergerak cepat dan memastikan pelaksanaan tugas dengan baik.
“Kami berharap tim TPID yang hadir sekarang betul-betul segera turun ke lapangan, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ambil langkah yang terbaik, dan kita akan lihat hasilnya di minggu depan. Kalau kita sungguh-sungguh, kita bisa mempertahankan agar tidak terjadi kenaikan harga,” pungkasnya.
Kolaborasi Antar-Kementerian/Lembaga
Tomsi juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-kementerian/lembaga (K/L) dalam melakukan perhitungan distribusi komoditas secara cermat hingga sampai ke tangan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang tidak terkendali.
Dengan langkah-langkah konkret ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga komoditas pokok, terutama menjelang momen-momen penting seperti Lebaran, serta memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.***
