Jakarta, Mevin.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memaparkan empat langkah strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Sosialisasi Inpres 9/2025 yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (15/4).
“Empat langkah ini menjadi porsi Kemendagri yang didorong oleh Pak Menteri untuk dikawal di seluruh daerah,” ujar Bima.
Empat Langkah Strategis
- Koordinasi dengan Kepala Daerah
Kemendagri akan memaksimalkan koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota untuk memfasilitasi pembentukan koperasi di lebih dari 80 ribu desa dan kelurahan. - Pendampingan Teknis
Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri akan memberikan pendampingan teknis dan mempercepat pembentukan prototipe koperasi desa di wilayah potensial. - Integrasi dalam Perencanaan Daerah
Program koperasi desa akan didorong masuk ke dalam dokumen RKPD dan RPJMD agar memiliki landasan hukum dan arah pembangunan yang jelas. - Pengawasan Implementasi
Kemendagri akan menjalankan fungsi pengawasan kebijakan daerah agar tetap sesuai dengan target nasional pembentukan koperasi desa.
Regulasi dan Pendanaan
Bima menyebut Kemendagri juga sedang menyiapkan template Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai pedoman teknis pembentukan koperasi, mencakup mekanisme kerja, dasar hukum, pengawasan, serta pendanaan.
Selain itu, akan diterbitkan surat edaran terkait penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam mendukung program ini.
“Kami siap untuk gaspol membentuk piloting di beberapa titik sebagai model awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” kata Bima.
Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 51 ribu koperasi aktif, termasuk 5.297 Koperasi Unit Desa (KUD). Bima menekankan pentingnya memetakan ulang koperasi aktif dan tidak aktif agar potensi sektor ini dapat dimaksimalkan.
Acara ini dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan dihadiri oleh Wamenkop Ferry Juliantono, Wamendes PDT Ahmad Riza Patria, Wamenkes Dante Saksono, serta pejabat Kementerian BUMN dan para kepala desa dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara virtual.***
