AULA Angkatan Muda Siliwangi di Jalan Braga Bandung sore itu dipenuhi suasana yang berbeda.
Para tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, relawan kebencanaan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, R Tedi dari Komisi Empat, Kang Supardiyono Sobirin, Kang Edwin dari BPBD Jawa Barat, dan warga yang pernah merasakan langsung dampak bencana, duduk dalam satu ruang yang sama.
Mereka berkumpul untuk membahas sebuah pertanyaan yang menohok sekaligus menggugah: “Potensi Bencana Alam di Jawa Barat, Siapa yang Dik-orbankan?”
Pertanyaan tersebut muncul setelah Indonesia kembali diguncang kabar pilu tentang banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam sekejap, air bah menghancurkan rumah, mengusik rasa aman, dan merenggut nyawa warga.
Tragedi itu memperlihatkan bahwa bencana bukan hanya fenomena alam, melainkan hasil dari hubungan manusia dan lingkungan yang semakin timpang.
Pertemuan di Aula AMS itu menjadi cermin bagi Jawa Barat. Di tengah laju pembangunan, perambahan hutan, penyempitan daerah resapan, pencemaran sungai, serta pesisir yang terus tergerus, ancaman bencana bukan lagi bayangan jauh di depan. Ia sedang mengetuk pintu, pelan tetapi pasti.
Tulisan ini berusaha melihat lebih dekat siapa yang paling rentan terhadap ancaman tersebut—dan bagaimana kerusakan lingkungan di Jawa Barat dapat mengubah risiko itu menjadi kenyataan pahit apabila tidak ditangani dengan serius dan berkeadilan.
Kerusakan Lingkungan Jawa Barat dan Ancaman Bencana
Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan ekologis tertinggi di Indonesia.
Tekanan urbanisasi, eksploitasi sumber daya alam, dan lemahnya pengendalian tata ruang telah menciptakan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan risiko bencana.
Berikut adalah beberapa isu utama yang muncul:
1. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Ancaman Banjir
Daerah aliran sungai penting seperti Citarum, Ciliwung, dan Ciujung mengalami deforestasi, sedimentasi, dan pencemaran.
Alih fungsi hutan dan lahan di bagian hulu mempercepat aliran permukaan, mengurangi resapan, dan memperbesar potensi banjir di kawasan hilir seperti Bandung Raya, Karawang, Bekasi, dan Subang.
2. Alih Fungsi Lahan di Kawasan Bandung Utara (KBU)
KBU sebagai kawasan lindung kini berubah menjadi wilayah yang ditekan oleh pembangunan vila, kafe, dan permukiman.
Perubahan ini merusak fungsi ekologis area tersebut dan meningkatkan risiko longsor serta penurunan daya dukung air.
3. Krisis Sampah dan Ancaman Darurat Lingkungan
Produksi sampah yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan pengelolaan yang memadai.
TPA yang terbatas dan pengelolaan yang tidak efektif memperbesar risiko longsor sampah, pencemaran lindi, dan krisis kesehatan masyarakat.
4. Kerusakan Hutan dan Lahan di Selatan Jawa Barat
Bagian selatan Jawa Barat mengalami perambahan hutan, kebakaran lahan, dan konversi kawasan konservasi. Ini memicu banjir bandang, kekeringan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
5. Penurunan Kualitas Lingkungan Pesisir
Abrasi dan hilangnya mangrove mengancam pesisir Indramayu, Subang, dan Karawang., Bekasi, Cirebon.
Salah satunya akibat alih fungsi lahan, menjadi tambak dan Kawasan industry dan Kerusakan ini membuat wilayah pesisir semakin rentan terhadap gelombang tinggi dan intrusi air laut.
Pembangunan Industri: Ekspansi industri di Pantura mengorbankan lahan produktif, termasuk sawah, untuk kawasan ekonomi dan pabrik, semakin memperparah kondisi pesisir.
6. Urban Heat Island dan Polusi Udara
Kota-kota besar seperti Bandung, Bogor, dan Bekasi kini mengalami peningkatan suhu serta polusi udara akibat betonisasi dan pertumbuhan kendaraan bermotor.
Jalan Keluar: Membangun Ketangguhan Lingkungan Jawa Barat
Menghadapi kerusakan lingkungan yang semakin kompleks, Jawa Barat membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkeadilan. Beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat antara lain:
- Penegakan tata ruang yang konsisten dan bebas kompromi.
- Restorasi DAS dan rehabilitasi hutan secara massif dengan melibatkan masyarakat.
- Pengelolaan sampah berbasis komunitas dan teknologi tepat guna.
- Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa dan kota.
- Penguatan kolaborasi pentahelix: pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor usaha, dan media.
***
Kerusakan lingkungan di Jawa Barat merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan jutaan warga.
Namun dengan komitmen bersama, pengelolaan ruang yang adil, dan kolaborasi yang kuat, Jawa Barat masih dapat memulihkan daya dukung lingkungannya dan membangun ketangguhan ekologis yang berkelanjutan.
Keterbukaan informasi, kerja sama, dan kerja bersama bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak.
Kolaborasi lintas sektor harus menjadi praktik nyata, bukan sekadar jargon. Prinsip pentahelix menuntut komitmen semua pihak, dan Gubernur sebagai pemimpin tertinggi di daerah memegang peran strategis untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki Jawa Barat.
Provinsi ini memiliki banyak figur berpengalaman dalam pengelolaan lingkungan, dan potensi besar tersebut akan bermakna hanya jika pemerintah hadir memberikan dukungan, fasilitasi, dan kepastian arah kebijakan sebagai lembaga yang mendapat mandat untuk melindungi dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.***
Dadang Sudardja, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana Dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama Jawa Barat (LPBI NU), Ketua Dewan Nasional WALHI Periode 2012 – 2016, Direktur Yayasan Sahabat Nusantara, Wakil Ketua Forum PRB Jawa Barat, Anggota Dewan Pakar Forum POSGAB, dan, Pegiat Lingkungan Dan Bencana
Penulis : Dadang Sudardja
