Lembang, Mevin.ID – Di balik potensi besar Jawa Barat dalam sektor peternakan dan pangan, terdapat tantangan serius yang tak bisa diabaikan: minimnya tenaga ahli dan teknis di lapangan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke UPTD Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) di Cikole, Lembang, Senin (14/4/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi program tahun anggaran 2025 sekaligus penyusunan strategi pembangunan sektor pangan untuk tahun 2026.
Efisiensi Anggaran vs Produktivitas
Anggota Komisi II DPRD Jabar, Tati Supriati Irwan, menegaskan bahwa kondisi kekurangan SDM di UPTD BPPKP sudah memasuki tahap mengkhawatirkan. Menurutnya, hal ini berdampak langsung pada produktivitas peternakan dan pencapaian target ketahanan pangan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Potensi peternakan kita luar biasa, tapi produktivitasnya terhambat karena kurangnya tenaga ahli di lapangan. Ini harus segera jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Tati juga mengkritisi kebijakan efisiensi anggaran yang menurutnya belum mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sektor teknis seperti pertanian dan peternakan.
“Efisiensi penting, tapi jangan sampai memukul lini produksi pangan kita. SDM itu pondasi utama dari keberhasilan program,” tegasnya.
Bukan Sekadar Kunjungan, Tapi Pemetaan Masalah
Kepala UPTD BPPKP menyambut baik kedatangan Komisi II DPRD dan menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan dukungan lebih untuk peningkatan kapasitas, baik dalam bentuk penambahan personel, pelatihan lanjutan, hingga pembaruan sarana prasarana teknis.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengikuti program pelatihan peternakan dan pengolahan pangan berbasis potensi lokal.
DPRD Dorong Kebijakan Responsif
Komisi II berharap hasil evaluasi ini menjadi landasan penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis data lapangan. Kolaborasi antara DPRD dan OPD dinilai krusial untuk memastikan setiap program tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan teknis di lapangan.
“Kami ingin hasil kunjungan ini diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, bukan hanya catatan rapat. Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan, dan itu dimulai dari kesiapan SDM kita,” tutup Tati.***
