MENJELANG pergantian tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tak biasa. Gubernur Dedi Mulyadi memutuskan menghentikan sementara operasional angkutan kota (angkot) di sejumlah wilayah.
Tujuannya terdengar mulia dan rasional: mengurangi kemacetan parah saat arus liburan Tahun Baru.
Para sopir angkot tidak dibiarkan menanggung beban sendiri. Pemerintah menyiapkan kompensasi sebagai pengganti pendapatan selama masa penghentian operasional.
Dari sudut pandang kebijakan, ini tampak rapi—lalu lintas lebih lancar, sopir terlindungi, dan pemerintah terlihat hadir.
Namun kebijakan publik, seperti jalan raya, tak pernah hanya satu arah.
Di sudut gang sempit di pinggiran kota, Yani (34) duduk di teras rumahnya sambil mengipasi anak bungsunya.
Tahun ini, rencana liburan keluarganya kembali kandas. Bukan karena hujan, bukan pula karena harga tiket yang mahal, melainkan karena angkot—satu-satunya moda transportasi yang ia andalkan—tidak beroperasi.
“Kami nggak punya motor, apalagi mobil,” katanya lirih. “Biasanya kalau libur ya naik angkot, murah, bisa rame-rame sama anak-anak.”
Bagi keluarga seperti Yani, liburan bukan soal hotel atau tempat wisata mahal. Sekadar pergi ke alun-alun kota, taman gratis, atau rumah saudara sudah cukup menjadi hiburan setahun sekali.
Angkot adalah kunci dari semua itu: murah, mudah, dan bisa ditumpangi satu keluarga dengan biaya yang masih masuk akal.
Ojek online memang ada. Tapi tarifnya hanya masuk akal untuk satu orang. Jika satu keluarga harus bepergian, biaya langsung melonjak berkali-kali lipat.
Bagi mereka yang hidup dengan hitungan harian, itu bukan pilihan realistis.
“Kalau naik ojek online, satu anak satu motor. Biayanya bisa buat belanja seminggu,” ujar Yani.
Akhirnya, pilihan paling masuk akal adalah tetap di rumah.
Bukan karena tak ingin liburan, tapi karena keadaan memaksa.
Di situlah suara warga kecil mulai terdengar—pelan, tapi jujur. Yani bukan menolak kebijakan pengendalian kemacetan. Ia hanya mempertanyakan arah dan sasaran kebijakan tersebut.
“Kalau mau macetnya berkurang, kenapa nggak pasar tradisional yang dibatasi dulu? Pasar kaget, pedagang kaki lima yang pakai badan jalan, itu juga bikin sempit,” katanya.
Menurutnya, angkot justru bukan penyebab utama kemacetan, melainkan korban paling mudah diatur. Angkot adalah kendaraan orang kecil—milik sopir kecil, digunakan penumpang kecil, dan menopang mobilitas warga tanpa pilihan lain.
“Angkot itu buat kami. Kalau angkot berhenti, yang punya mobil tetap jalan. Yang punya motor tetap bisa muter. Kami yang nggak punya apa-apa, ya berhenti semua,” ujarnya.
Pandangan itu bukan sekadar keluhan, melainkan tawaran sudut pandang. Bahwa kebijakan bisa saja diarahkan ke sumber kemacetan lain tanpa memutus akses transportasi rakyat kecil.
Penataan pasar kaget, relokasi pedagang kaki lima, pembatasan parkir liar, atau pengaturan jam operasional pusat keramaian dinilai lebih adil dibanding menghentikan angkot sepenuhnya.
Bagi warga seperti Yani, kemacetan memang masalah. Tapi kehilangan akses bergerak adalah masalah yang jauh lebih besar.
Kebijakan ini memperlihatkan satu pelajaran penting: niat baik tidak selalu otomatis adil. Mengurai kemacetan penting, tetapi memastikan mobilitas rakyat kecil tetap berjalan sama pentingnya.
Tahun Baru seharusnya menjadi milik semua orang—bukan hanya mereka yang memiliki kendaraan pribadi.
Bagi Yani dan ribuan keluarga lain, pergantian tahun kali ini kembali berlalu dari balik pintu rumah. Tanpa jalan-jalan, tanpa cerita liburan. Hanya satu kesimpulan sederhana yang lahir dari keterbatasan:
“Angkotnya nggak ada. Jadi ya sudah, kita di rumah saja.”
Dan mungkin, dari kalimat sederhana itulah, para pengambil kebijakan perlu kembali bertanya: siapa yang benar-benar dilindungi, dan siapa yang justru harus berhenti berjalan?***
Penulis : Bar Bernard
