DI DALAM ruang kedap suara yang biasanya menjadi saksi bisu patah hati atau trauma masa kecil, Lya Fahmi menemukan sesuatu yang ganjil. Selama 7,5 tahun berkarier sebagai psikolog klinis, ia sudah terbiasa membedah kerumitan pikiran manusia.
Namun, hari itu berbeda. Dua klien berturut-turut masuk ke ruangannya bukan membawa beban luka pribadi, melainkan sebuah nestapa kolektif yang mereka sebut sebagai “Negara”.
Dinding ruang konseling yang biasanya tenang, mendadak bergetar oleh isak tangis yang lahir dari rasa putus asa menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Luka yang Bukan Milik Pribadi
“Aku merasa seolah rakyat ini tidak ada harganya. Tidak didengarkan, diabaikan pula,” ucap salah satu klien di tengah deru tangisnya. Ia tidak sedang membicarakan pasangan yang toksik atau atasan yang kejam.
Ia sedang membicarakan penanganan bencana di Sumatera. Ia sedang membicarakan rasa lelahnya melihat ketidakadilan yang dipamerkan di depan mata.
Selama ini, isu kesehatan mental sering kali dianggap sebagai urusan “dalam kepala” masing-masing individu.
Namun, apa yang dialami Lya Fahmi membuktikan bahwa kesehatan mental berhubungan erat dengan isu struktural.
Ketika kebijakan publik tumpul dan empati penguasa luntur, dampaknya tidak hanya berhenti di angka statistik atau kolom komentar media sosial; ia merembes masuk ke dalam saraf-saraf rakyat, menjelma menjadi distress yang nyata.
Narasi “menderita sebagai WNI” yang selama ini hanya dianggap sebagai meme atau keriuhan di dunia maya, nyatanya telah mengetuk pintu ruang terapi.
View this post on Instagram
Normal di Tengah Situasi Abnormal
Menariknya, saat klien tersebut memberikan sebatang cokelat kepada Lya untuk “memperbaiki suasana hati” sang psikolog yang harus mendengarkan amarahnya, Lya justru merasakan resonansi yang sama.
“Bukan kamu yang bikin mood-ku jelek, Mbak. Inkompetensi pemerintah yang membuatku merasa berada dalam mental state yang sama,” tulis Lya dalam curhatan di Instagram pribadinya.
Banyak orang yang merasa mereka “kena mental” karena perilaku pemerintah. Namun, Lya memberikan perspektif yang membebaskan: Merasa marah, sedih, dan bergejolak melihat ketidakadilan bukanlah sebuah gangguan kejiwaan. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa Anda sehat.
Dalam dunia yang sedang tidak baik-baik saja, bereaksi secara normal terhadap situasi yang abnormal adalah bukti bahwa nurani Anda masih berfungsi. Marah pada ketidakadilan adalah validasi bahwa Anda masih memiliki nilai-nilai kebaikan yang dijunjung tinggi.
Bertahan dari “Gaslighting” Struktural
Fenomena ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang memilih strategi bertahan hidup dengan cara mematikan televisi atau melewati (skip) video pidato pejabat yang dianggap hanya melakukan gaslighting dan playing victim.
Mereka memilih fokus pada aksi nyata—donasi dan doa—daripada harus mengonsumsi pernyataan publik yang justru melukai kewarasan.
Ada pula yang merasa lega setelah divalidasi oleh sang profesional. Kalimat “Aku sehat, pemerintahnya yang gila” menjadi semacam mantra penyembuh bagi mereka yang selama ini mempertanyakan kewarasan diri sendiri di tengah carut-marut birokrasi.
Pada akhirnya, apa yang terjadi di ruang konseling Lya Fahmi adalah sebuah alarm. Jika kesehatan mental warga negara mulai terganggu bukan karena masalah personal, melainkan karena perilaku mereka yang memiliki wewenang, maka mungkin yang perlu “diobati” bukan hanya rakyatnya, melainkan sistem yang menaunginya.
Sebab, di mana lagi rakyat bisa merasa aman, jika di rumahnya sendiri mereka merasa tak berharga?***
Penulis : Bar Bernad
