Kinerja Akhir Tahun 2025: KPK Gelar 11 OTT dan Tetapkan 118 Tersangka

- Redaksi

Senin, 22 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025). ANTARA/Rio Feisal

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun KPK 2025, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025). ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, Mevin.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis capaian kinerja tahun 2025. Hingga 22 Desember 2025, lembaga antirasuah ini tercatat telah melakukan 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan menetapkan total 118 tersangka dari berbagai latar belakang jabatan.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa seluruh penindakan tersebut menyasar praktik korupsi sistematis di sektor-sektor vital.

“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi, atau yang lazim dikenal dengan sebutan OTT. Penindakan ini bukan semata mengejar angka, melainkan mengupayakan keadilan bagi masyarakat,” ujar Fitroh dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Statistik Penindakan Sepanjang 2025

Berdasarkan data kinerja tahunan, KPK menunjukkan aktivitas yang intensif dalam fungsi penindakan:

  • Penyelidikan: 69 Perkara

  • Penyidikan: 110 Perkara

  • Total Tersangka: 118 Orang

Daftar 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, OTT KPK menjaring pejabat dari tingkat daerah hingga kementerian. Berikut rangkumannya:

  1. Maret 2025 (OKU, Sumsel): Menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait proyek infrastruktur.

  2. Juni 2025 (Sumatera Utara): Kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut.

  3. Agustus 2025 (Sultra & Makassar): Kasus pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

  4. 13 Agustus 2025 (Jakarta): Dugaan suap terkait kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

  5. 20 Agustus 2025 (Kemenaker): Kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang melibatkan (saat itu) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan.

  6. 3 November 2025 (Riau): Penangkapan Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

  7. 7 November 2025 (Ponorogo): Penangkapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, terkait suap jabatan dan proyek RSUD dr. Harjono.

  8. 9-10 Desember 2025 (Lampung Tengah): Penangkapan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait gratifikasi TA 2025.

  9. 17-18 Desember 2025 (Tangerang): OTT jaksa, pengacara, dan swasta dengan sitaan Rp900 juta (Kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Agung).

  10. 18 Desember 2025 (Bekasi): Penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, terkait suap ijon proyek.

  11. 18 Desember 2025 (Hulu Sungai Utara): OTT terhadap jajaran pimpinan Kejari Hulu Sungai Utara terkait dugaan pemerasan dalam penegakan hukum.

Fokus pada Layanan Publik

Fitroh menekankan bahwa mayoritas kasus yang diungkap berkaitan erat dengan kepentingan publik, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum (infrastruktur), hingga jual beli jabatan.

“Korupsi di sektor-sektor ini sangat merugikan hak-hak masyarakat luas untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan negara yang berkualitas,” tutupnya.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pakai Modus “Uang Karungan”, Bupati Pati Sudewo Resmi Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan
Wamenkum Desak Pembahasan Cepat RUU Pidana Mati Bersama Komisi III DPR
Gempa Berkekuatan M 5,7 Guncang Kepulauan Tanimbar, Maluku
Darurat Mental Health! Menkes Ungkap 28 Juta Penduduk Indonesia Punya Masalah Kejiwaan
Tingkatkan Kinerja, Komisi III DPR RI Setuju Usulan Penambahan Anggaran di Kejaksaan
Tangan Diborgol, Wali Kota Madiun Maidi Resmi Ditahan KPK Terkait Kasus Pemerasan & Gratifikasi
Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Pati Sudewo Bantah Peras Calon Perangkat Desa Rp2,6 Miliar
GUN Ketua LSM Sniper Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bupati Bekasi Ade Kunang

Berita Terkait

Rabu, 21 Januari 2026 - 19:55 WIB

Pakai Modus “Uang Karungan”, Bupati Pati Sudewo Resmi Jadi Tersangka Jual Beli Jabatan

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:30 WIB

Wamenkum Desak Pembahasan Cepat RUU Pidana Mati Bersama Komisi III DPR

Rabu, 21 Januari 2026 - 16:07 WIB

Gempa Berkekuatan M 5,7 Guncang Kepulauan Tanimbar, Maluku

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:49 WIB

Darurat Mental Health! Menkes Ungkap 28 Juta Penduduk Indonesia Punya Masalah Kejiwaan

Rabu, 21 Januari 2026 - 11:32 WIB

Tingkatkan Kinerja, Komisi III DPR RI Setuju Usulan Penambahan Anggaran di Kejaksaan

Berita Terbaru