Bandung, Mevin.ID — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat yang meresmikan Balé Pananggeuhan, pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat satu pintu yang berlokasi di lingkungan Setda Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung.
Menurut Tedy, kehadiran Balé Pananggeuhan menjadi bentuk nyata komitmen Pemprov Jabar dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Ini langkah positif. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hadir untuk memberi solusi bagi masyarakat, terutama dalam hal pelayanan dan pengaduan publik. Dengan adanya Balé Pananggeuhan di Gedung Sate, masyarakat Bandung Raya dan sekitarnya kini bisa lebih mudah menjangkau layanan pengaduan,” ujar Tedy di Bandung, Selasa (7/10/2025).
Balé Pananggeuhan dirancang untuk mempermudah warga menyampaikan aspirasi, aduan, maupun permintaan bantuan lintas sektor — mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga bantuan hukum — melalui sistem yang terintegrasi.
Tedy menilai, inisiatif ini merupakan terobosan pelayanan publik yang harus terus dikembangkan, tidak hanya di Bandung Raya. Ia mendorong agar program tersebut diperluas ke berbagai wilayah di Jawa Barat seperti Cirebon, Garut, dan Bogor, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan kemudahan akses layanan yang sama.
“Idealnya setiap kota dan kabupaten memiliki pos pengaduan seperti ini. Pelayanan masyarakat adalah kewajiban bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek kemudahan layanan, Tedy juga mengapresiasi pendekatan kolaboratif Balé Pananggeuhan yang menggandeng berbagai pihak, termasuk Baznas Jabar, dalam memberikan dukungan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan — baik secara ekonomi maupun spiritual.
Sebagai wakil rakyat, Tedy menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat, khususnya Komisi I, siap mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan Balé Pananggeuhan agar program ini dapat berjalan optimal di berbagai daerah.
“Kami di DPRD tentu mendukung dari sisi kebutuhan operasional maupun mobilitas. Harapannya, pos pengaduan masyarakat ini benar-benar bisa memberikan manfaat nyata dan menjadi wajah baru pelayanan publik di Jawa Barat,” tutup Tedy.***
