Komisi II DPRD Jabar Soroti Keterbatasan SDM dan Sarana di UPTD Mekanisasi Pertanian

- Redaksi

Selasa, 14 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pangandaran, Mevin.ID — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Satuan Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Padaherang, Kabupaten Pangandaran, masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pendukung.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jabar, Lina Ruslinawati, usai melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2025 dan pembahasan rencana kerja tahun 2026, di Padaherang, Senin (13/10/2025).

Menurut Lina, faktor SDM menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kinerja UPTD. Ia menilai, selain perlu adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, kondisi infrastruktur bangunan juga membutuhkan perbaikan dan perawatan menyeluruh.

“Di satuan pelayanan UPTD Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian ini ada tiga fungsi kerja, yakni brigade perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, mekanisasi pertanian, serta balai sertifikasi tanaman pangan dan hortikultura,” jelas Lina.

Lina menambahkan, UPTD Padaherang memiliki wilayah kerja cukup luas, mencakup Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar. Dengan cakupan tersebut, idealnya diperlukan penambahan personel agar setiap wilayah memiliki penanggung jawab tersendiri.

“Di satuan brigade perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, SDM-nya hanya satu orang. Padahal wilayah kerjanya meliputi lima kabupaten dan kota. Ini jelas tidak ideal,” ujarnya.

Selain kekurangan SDM, Lina juga menyoroti keterbatasan fasilitas dan peralatan teknis di balai tersebut. UPTD Padaherang turut menerima layanan perbaikan alat dan mesin pertanian (alsintan) milik petani, namun fasilitas bengkel dan peralatan servis yang tersedia dinilai belum memadai.

“Kami di Komisi II mendukung penuh upaya optimalisasi satuan pelayanan ini. Ke depan, kebutuhan SDM dan peralatan yang belum terpenuhi harus segera dilengkapi agar kinerja balai bisa lebih maksimal,” tegas Lina.

Lina berharap perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan operasional UPTD semakin ditingkatkan, mengingat peran pentingnya dalam mendukung produktivitas pertanian di wilayah Priangan Timur.

“Kalau SDM dan fasilitasnya terpenuhi, saya yakin UPTD ini akan menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas dan efisiensi sektor pertanian di Jawa Barat,” pungkasnya.***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan
DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan
DPR Soroti Dampak Industri AMDK terhadap Sumber Air Masyarakat
DPR Minta Tata Kelola Industri Air Kemasan Dibenahi, Cegah Monopoli Sumber Air
DPR Soroti Temuan Aqua Gunakan Sumur Bor, Minta Pengambilan Air Dievaluasi
Penguatan Ekonomi Pemuda Melalui UMKM Jadi Fokus Kemah Bakti Jakarta Utara
Bahasa Portugis Masuk Sekolah, DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Relevansinya
Pesantren dan Peradaban: Seruan Nia Purnakania di Hari Santri 2025

Berita Terkait

Selasa, 11 November 2025 - 17:15 WIB

Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan

Selasa, 11 November 2025 - 17:11 WIB

DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan

Senin, 10 November 2025 - 20:57 WIB

DPR Soroti Dampak Industri AMDK terhadap Sumber Air Masyarakat

Senin, 10 November 2025 - 20:53 WIB

DPR Minta Tata Kelola Industri Air Kemasan Dibenahi, Cegah Monopoli Sumber Air

Kamis, 30 Oktober 2025 - 22:30 WIB

DPR Soroti Temuan Aqua Gunakan Sumur Bor, Minta Pengambilan Air Dievaluasi

Berita Terbaru