Lembang, Mevin.ID – Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan (UPTD BPPKP) Cikole, Lembang, pada Senin (14/4/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, serta penyusunan program strategis untuk tahun 2026 dan masa yang akan datang.
Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pelaksanaan program pemerintah daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dalam sesi dialog bersama jajaran UPTD, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Tati Supriati Irwan, menyoroti secara khusus persoalan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di unit teknis tersebut.
Ia menilai, keterbatasan tenaga kerja ini telah berdampak signifikan terhadap produktivitas hasil ternak.
“Kita melihat langsung bahwa SDM yang tersedia saat ini masih sangat terbatas. Ini jelas berpengaruh pada produktivitas hasil ternak, apalagi dalam konteks Jawa Barat yang punya potensi besar di bidang peternakan,” ujar Tati.
Menurutnya, persoalan ini tidak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
Meskipun efisiensi bertujuan merampingkan belanja daerah, efeknya justru terasa pada lini teknis yang membutuhkan dukungan operasional dan tenaga ahli.
“Efisiensi anggaran memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan lini produksi pangan kita. SDM ini ujung tombaknya,” tegasnya.
Komisi II berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang lebih konkret antara DPRD dan OPD dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
Dengan sinergi yang kuat, program penguatan peternakan dan ketahanan pangan di Jawa Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Kepala UPTD BPPKP Cikole menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap dukungan dari DPRD dapat mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk melalui penambahan SDM, pelatihan teknis, serta pembaruan peralatan pendukung.
Ia juga menambahkan bahwa masyarakat luas dapat memanfaatkan berbagai program pelatihan yang tersedia di BPPKP, baik di bidang peternakan maupun pengolahan pangan, sebagai bagian dari upaya pemberdayaan dan peningkatan keterampilan berbasis potensi lokal.***
