JAKARTA, Mevin.ID – Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) melakukan pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga asal India untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu gelombang protes.
Kebijakan impor mobil dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) ini dinilai kontradiktif dengan visi swasembada dan industrialisasi Presiden Prabowo Subianto.
Nilai Kontrak Fantastis: Rp24,66 Triliun
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, mengonfirmasi bahwa total nilai kontrak pengadaan ini mencapai Rp24,66 triliun. Unit tersebut dipasok oleh dua raksasa otomotif India, yakni:
-
Tata Motors: 70.000 unit (melalui PT Tata Motors Distribusi Indonesia).
-
Mahindra & Mahindra: 35.000 unit.
Joao beralasan, keputusan mengimpor dilakukan karena harga produk India jauh lebih kompetitif. “Nilai ini jauh lebih murah 50% dibandingkan jika menggunakan produk dalam negeri,” ungkapnya. Saat ini, sebanyak 200 unit telah tiba dan didistribusikan, dengan target 1.000 unit masuk ke tanah air hingga akhir Februari 2026.
Kadin Desak Presiden Batalkan Impor
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bereaksi keras. Wakil Ketua Umum Bidang Industri, Saleh Husin, meminta Presiden Prabowo segera membatalkan rencana impor tersebut. Menurutnya, membanjiri pasar dengan mobil CBU adalah langkah mundur bagi ekonomi nasional.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh. Ini sama sekali tidak sesuai dengan visi Presiden mengenai hilirisasi dan industrialisasi,” tegas Saleh Husin, Senin (23/02/2026).
Mantan Menteri Perindustrian ini menambahkan beberapa poin krusial:
-
Ancaman Rantai Pasok: Impor CBU memukul industri komponen lokal (mesin, ban, aki, sasis) yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
-
Kapasitas Lokal Mumpuni: Pabrikan seperti Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Isuzu, hingga Wuling memiliki kapasitas produksi pikap nasional hingga 400.000 unit per tahun.
-
Efek Pengganda (Multiplier Effect): Target pertumbuhan ekonomi 8% hanya bisa dicapai jika industri dalam negeri bergerak, bukan dengan memberikan devisa ke negara lain.
Sinkronisasi Antar-Kementerian Dipertanyakan
Kadin menyoroti adanya ketimpangan kebijakan antara Kementerian Perdagangan yang memegang izin impor dengan Kementerian Perindustrian yang mengemban mandat industrialisasi.
Para pelaku industri otomotif nasional menyatakan kesiapannya untuk memenuhi kebutuhan Kopdes Merah Putih, termasuk untuk tipe penggerak 4×4, asalkan diberikan kesempatan dan waktu persiapan.
Mereka berharap pemerintah lebih mengedepankan produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi guna memperkuat ekosistem ekonomi desa yang berkelanjutan.***
Editor : Bar Bernad
