Jakarta, Mevin.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh, proyek infrastruktur yang sejak awal menelan biaya fantastis dan menuai sorotan publik.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).
Namun, Asep enggan menjelaskan lebih rinci kapan penyelidikan dimulai, dengan alasan proses di tahap ini bersifat tertutup.
Awal Mula: Pernyataan Mahfud MD
Isu mark up proyek Whoosh mencuat setelah Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengungkap adanya dugaan pembengkakan biaya hingga tiga kali lipat dalam proyek tersebut.
Melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober lalu, Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer jalur kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh di atas perhitungan di Tiongkok yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujar Mahfud.
KPK Semula Minta Laporan Resmi
Pernyataan Mahfud sempat direspons KPK dengan imbauan agar ia melaporkan dugaan tersebut secara resmi.
Namun, respons itu justru menuai kritik dari Mahfud yang menilai langkah KPK tidak tepat secara hukum.
Melalui akun X (Twitter) pada 18 Oktober 2025, Mahfud menulis:
“Dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum langsung menyelidiki, bukan menunggu laporan. Bisa juga memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan.”
Beberapa hari setelah itu, KPK akhirnya menyatakan penyelidikan resmi telah berjalan.
Biaya Fantastis dan Transparansi yang Dipertanyakan
Proyek kereta cepat Whoosh sejak awal memang menjadi simbol ambisi pembangunan transportasi modern di Indonesia.
Namun, di balik pencapaiannya, muncul berbagai persoalan terkait transparansi biaya, pembengkakan anggaran, hingga keberlanjutan keuangannya.
Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa sebagian pembiayaan proyek ini ditopang oleh pinjaman luar negeri dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), yang kini tengah dievaluasi ulang oleh Kementerian Keuangan.
Publik Menanti Kejelasan
Langkah KPK melakukan penyelidikan dinilai sebagai ujian transparansi di era pemerintahan baru, terlebih proyek Whoosh sering diklaim sebagai simbol kebanggaan nasional.
Namun, tanpa penegakan hukum yang jelas, proyek berbiaya tinggi ini berisiko menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana publik.
Hingga kini, KPK belum menyampaikan detail pihak mana saja yang akan dipanggil atau diperiksa dalam tahap penyelidikan awal.***
