Kritik Anies Soal Whoosh dan “Warga +62” yang Tak Lupa

- Redaksi

Jumat, 7 November 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelian tiket kereta cepat Whoosh. Foto : KCIC

Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelian tiket kereta cepat Whoosh. Foto : KCIC

DI ERA ketika memori publik tak lagi bergantung pada arsip kertas, para politisi harus lebih hati-hati melontarkan kritik.

Karena warganet punya ingatan yang lebih tajam dari pidato, lebih cepat dari konferensi pers, dan lebih akurat dari janji kampanye.

Hal ini kembali terbukti ketika Anies Baswedan mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung (Whoosh).

Dalam komentarnya pada 1 November 2025, Anies menilai Whoosh tak boleh jadi proyek mercusuar yang membebani utang rakyat, apalagi jika manfaatnya hanya dirasakan oleh Jakarta dan Jawa Barat.

Pesan yang tampak selaras dengan isu populis: keberpihakan pada rakyat, keseimbangan pemerataan pembangunan, dan kehati-hatian fiskal.

“Apalagi kalau menimbulkan utang yang harus ditanggung seluruh rakyat,”
Anies Baswedan, 1 November 2025

Namun, tak butuh waktu lama bagi netizen untuk berkata: “Masa lupa, Pak?”

Ketika Jejak Kebijakan Bicara Berbeda

Dalam hitungan jam, linimasa X (Twitter) ramai dengan tangkapan layar dua regulasi era Anies saat memimpin DKI Jakarta:

1. Kepgub No. 1640/2019 – Penetapan lokasi (penlok) KCJB
2. Kepgub No. 1563/2021 – Perpanjangan penlok proyek yang sama

Warganet pun ramai membuat perbandingan: bagaimana mungkin seseorang yang secara administratif mendukung pembangunan Whoosh di masa lalu kini mengkritisinya sebagai beban rakyat?

Muncul aturan tak tertulis yang dipegang publik: Jika pernah menandatangani, jangan pura-pura tak terlibat.

Bahkan beberapa warganet menyandingkan sikap Anies dengan Ignasius Jonan — mantan Menhub yang sejak awal tegas mempertanyakan kelayakan proyek itu. Sebuah kontras yang memperkuat tudingan inkonsistensi.

Politik Tak Pernah Netral dari Tafsir

Namun, perubahan posisi politik bukan hal asing dalam demokrasi. Situasi ekonomi berubah, prioritas publik bergeser, data baru bermunculan. Politik, kata banyak ilmuwan, adalah arena untuk memperbarui pendirian.

Meski begitu, ada garis tipis yang memisahkan evolusi pandangan dari inkonsistensi oportunistik. Dan publik kita, meski sering diremehkan, jauh lebih sensitif menangkap garis itu.

Jejak digital membuat publik berhak bertanya:

Apakah kritik Anies lahir dari kajian baru?

Atau lahir dari panggung politik yang berubah?

Jawabannya menentukan apakah kritik itu didengar sebagai analisis objektif—atau sekadar retorika elektoral.

Era Baru: Ketika Publik Menjadi Arsiparis Politik

Kasus ini menunjukkan satu hal penting:
Politisi hari ini hidup dalam pengawasan kolektif yang real-time.

Tak ada lagi ruang bagi narasi yang melompat terlalu jauh dari rekam jejak.

Sebab di belakang layar, selalu ada:

  • warganet yang siap mengutip pasal dan tahun
  • akun anonim yang mengunggah thread analitis lebih cepat dari tim riset
  • generasi muda yang tumbuh dengan budaya fact-checking

Publik bukan hanya konsumen politik — mereka kini kurator kebenaran politik.

Menutup Bab Pelajaran Konsistensi

Debat soal Whoosh adalah wajar. Kritik pada proyek besar negara harus terus tumbuh — terutama terkait transparansi biaya dan manfaat.

Namun para politisi perlu hadir dengan konsistensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena di zaman ini, bukan lagi lawan politik yang pertama kali mengoreksi inkonsistensi — melainkan netizen yang tak pernah tidur.***

Facebook Comments Box

Penulis : Bar Bernad

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Banjir ke Kontroversi, Politikus, Bencana, dan Teriakan Merdeka di Nias
Dari Puing Jepang hingga Siaga Nusantara: Pelajaran Bosai untuk Indonesia
Tongkat Sang Penolong dan Kaki yang Patah: Refleksi Ketergantungan pada Negara
Ilusi Tembok Abu-Abu: Ketika Pikiran Membangun Penjara
Geotermal Bukan Tanpa Masalah, DPR Harus Jawab Tiga Dilema Krusial
Amarah, Api yang Menghanguskan dan Pemicu Perubahan
Bencana Antropogenik Sumatera 2025: Luka yang Dibuat, Bukan Ditakdirkan
Al-Kindi: Sang Filsuf Arab Pertama Penjaga Gerbang Akal dan Wahyu

Berita Terkait

Selasa, 16 Desember 2025 - 11:35 WIB

Dari Banjir ke Kontroversi, Politikus, Bencana, dan Teriakan Merdeka di Nias

Selasa, 16 Desember 2025 - 10:58 WIB

Dari Puing Jepang hingga Siaga Nusantara: Pelajaran Bosai untuk Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 - 08:09 WIB

Tongkat Sang Penolong dan Kaki yang Patah: Refleksi Ketergantungan pada Negara

Senin, 15 Desember 2025 - 21:06 WIB

Ilusi Tembok Abu-Abu: Ketika Pikiran Membangun Penjara

Senin, 15 Desember 2025 - 10:24 WIB

Geotermal Bukan Tanpa Masalah, DPR Harus Jawab Tiga Dilema Krusial

Berita Terbaru

Berita

Pemerintah Cabut 22 Izin Hutan, 1 Juta Hektare Ditertibkan

Selasa, 16 Des 2025 - 07:55 WIB