Jakarta, Mevin.ID – Gelar sarjana tak lagi jadi jaminan langsung kerja. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta pengangguran di Indonesia saat ini adalah lulusan universitas.
Fakta ini diungkap langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam forum Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 di Jakarta, Rabu (2/7). Dari total 7,28 juta pengangguran yang tercatat per pertengahan 2025, 1.010.652 di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi.
Sarjana di Urutan Keempat, Tapi…
Secara jumlah, lulusan universitas memang berada di urutan keempat dalam daftar pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan. Berikut ini rinciannya:
- Lulusan SD/SMP: 2,42 juta orang
- Lulusan SMA: 2,03 juta orang
- Lulusan SMK: 1,62 juta orang
- Lulusan Universitas: 1,01 juta orang
- Lulusan Diploma: 177 ribu orang
Namun yang menjadi perhatian: lima besar penganggur ini justru datang dari kelompok yang paling terdidik. Artinya, gelar akademik belum tentu linier dengan kebutuhan industri atau realitas pasar kerja.
“Ini jadi tantangan kita bersama. Kalau pengangguran sih standar, tapi kualitas dan kecocokan kompetensinya itu yang jadi soal,” ujar Yassierli, dikutip dari Kompas.com.
Tantangan: Pendidikan Tak Nyambung dengan Lapangan Kerja?
Yassierli juga mengungkapkan bahwa 85 persen tenaga kerja Indonesia hanya lulusan SMA dan SMK, yang menunjukkan masih terbatasnya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi yang relevan dan siap pakai.
Ironisnya, lulusan SMK yang diklaim “siap kerja” malah menempati urutan ketiga tertinggi jumlah pengangguran.
Hal ini mengindikasikan ada mismatch antara output pendidikan dan kebutuhan industri — atau lebih jauh lagi: kita sedang mengalami krisis produktivitas dan arah pengembangan SDM.
Solusi: LPN dan Sertifikasi, Tapi Cukupkah?
Sebagai respon, pemerintah sedang menyiapkan peluncuran Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) untuk meningkatkan kapasitas dan penyerapan tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi.
“Launching-nya segera. SDM-nya sudah kami siapkan, skema sertifikasinya juga sudah ada, termasuk LPK-LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk mendukung,” kata Yassierli.
Tapi pertanyaannya: apakah LPN dan pelatihan saja cukup?
Tanpa perubahan menyeluruh pada kurikulum pendidikan tinggi dan peran aktif industri, pelatihan berisiko jadi tambalan sementara yang tak menyentuh akar masalah.
1 juta sarjana menganggur bukan hanya soal angka. Itu adalah potret generasi muda yang kecewa karena pendidikan tinggi yang mahal tak mengantar pada kehidupan yang layak.
Ini saatnya refleksi besar-besaran:
Untuk siapa sebenarnya sistem pendidikan kita dibangun? Dan apakah sudah saatnya kita bicara ulang tentang makna “siap kerja” di era disrupsi?***
