SUBANG, Mevin.ID – Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di kawasan Lembur Pakuan pada Kamis (19/2/2026) berlangsung tegang. Pasalnya, massa aksi yang hendak menyampaikan aspirasi justru dihadang oleh warga setempat yang berupaya menjaga ketertiban lingkungan sekitar.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah aktivis dari LSM Pemuda bersama mahasiswa terlihat mencoba merangsek masuk hingga ke area pintu gerbang kediaman orang nomor satu di Jawa Barat itu.
Beberapa di antaranya bahkan nekat merangkak melewati celah gerbang yang dijaga ketat oleh warga.
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap kinerja Kepala Dinas Bina Marga dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak responsif terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Ketua Bidang Hukum LSM Pemuda, Andri SH, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkali-kali mendatangi kantor Dinas Bina Marga untuk menyuarakan kritik, terutama menyangkut buruknya kualitas sejumlah proyek infrastruktur.
“Banyak proyek yang baru selesai tetapi kondisinya sudah rusak. Ini patut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan mengandung cacat konstruksi,” ujar Andri di lokasi.
Tak hanya persoalan infrastruktur, ia juga mengungkap dua isu utama yang menjadi pokok tuntutan aksi. Pertama, dugaan kegagalan konstruksi pada proyek jalan provinsi yang tidak sesuai dengan umur rencana.
Kedua, munculnya isu mengenai adanya pihak-pihak berinisial DK, H.U, dan HD yang diduga memiliki pengaruh dalam pengaturan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan serta mencatut nama KDM.
Menurut Andri, lokasi kediaman gubernur dipilih sebagai tempat aksi karena upaya demonstrasi sebelumnya di kantor dinas maupun di Kantor Gubernur tidak mendapat respons yang memadai.
Di sisi lain, warga sekitar Lembur Pakuan bertindak cepat untuk menghalau massa demi menjaga kondusivitas lingkungan tempat tinggal Gubernur.
Sejak kepemimpinan KDM—sapaan akrab Gubernur Dedi Mulyadi—masyarakat menilai akses untuk menyampaikan aspirasi terasa lebih terbuka.
Melalui berbagai konten dan pendekatan langsung, KDM dikenal aktif mengawasi jalannya pembangunan, termasuk proyek infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
Meski demikian, aksi ini menunjukkan bahwa dinamika kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah masih terus berlangsung.
Situasi di Lembur Pakuan pun menjadi sorotan publik, menandai tingginya atensi masyarakat terhadap akuntabilitas pembangunan di Jawa Barat.***
Penulis : Atep K
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: Subang Info















![BPTJ akan membatasi truk angkutan barang di masa libur Nataru 2023, mulai 24 Desember. [ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/tom]](https://mevin.id/wp-content/uploads/2026/03/29108-jalan-tol-jakarta-cikampek-ditutup-imbas-demo-buruh-di-cikarang-360x200.webp)










