Jatinangor, Mevin.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak Januari 2025 kini memasuki babak penting: keterlibatan nyata dari pemerintah daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyampaikan pesan tegas itu saat berbicara di hadapan 86 kepala daerah dalam retreat gelombang ke-2 di IPDN Jatinangor, Selasa malam (24/6/2025).
“Program ini tidak bisa jalan sendiri dari pusat. Peran pemda itu vital,” kata Dadan. Ia memetakan tiga tanggung jawab utama yang kini menjadi tugas rumah kepala daerah: menyiapkan infrastruktur, membangun rantai pasok, dan bersama BGN menyalurkan makanan bergizi ke kelompok rentan.
Tak tanggung-tanggung, Dadan menyoroti pentingnya pemda turun langsung dalam distribusi makanan untuk ibu hamil, menyusui, serta anak-anak balita — kelompok yang paling terdampak jika gizi tidak tercukupi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Koordinasi antar kepala daerah itu bukan cuma basa-basi. Kita harus kerja lebih intens, sinergis, dan harmonis,” tegasnya.
Meski program MBG dikelola secara terpusat, Dadan mengakui selama ini ada kesenjangan informasi yang membuat pemda kesulitan ikut serta. Retreat ini, katanya, menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat peran daerah dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
“Semua penerima manfaat MBG itu ada di daerah. Infrastruktur juga ada di sana. Jadi kepala daerah memang harus ambil peran lebih besar,” ujarnya.
Sebagai catatan, dalam 5,5 bulan sejak diluncurkan, MBG telah menjangkau 5,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini didukung oleh 1.855 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang setiap hari memproduksi makanan siap saji untuk siswa sekolah, balita, dan ibu-ibu.
Sebelumnya, BGN sempat menyebut capaian distribusi MBG sudah setara dengan “memberi makan satu negara seperti Singapura”.
Target berikutnya? Menyentuh 89,2 juta penerima pada November 2025.
Namun untuk bisa sampai ke sana, kerja bareng pusat dan daerah bukan lagi pilihan—melainkan keharusan.***
