KINI, nama Marsinah dan Soeharto diucapkan dalam satu upacara, dalam satu napas resmi negara.
“Tubuh yang diduga membunuh dan tubuh yang dibunuh,” kata seseorang dengan getir, “kini diselubungi oleh bendera yang sama.”
Ini bukan sekadar penghormatan; ini adalah penyatuan paksa dua data sejarah yang pernah saling membatalkan.
Sebuah paradoks yang membuat ingatan kita tercekat di bawah warna merah dan putih.
Paradoks di Bawah Merah Putih
Marsinah bukan sekadar nama. Ia adalah simbol perlawanan—seorang buruh perempuan yang berani menuntut keadilan di tengah palu represi Orde Baru, lalu ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka pada Mei 1993. Ia dibunuh bukan karena salah, melainkan karena berani.
Sementara Soeharto adalah simbol dari sistem yang merestui kekerasan struktural—sistem yang memungkinkan pembungkaman dan pembunuhan di luar hukum menjadi bagian dari kebijakan tak tertulis.
Kini, negara menempatkan keduanya di podium yang sama: satu deret penghormatan, satu upacara, satu kain Merah Putih yang membungkus nama mereka.
Di layar televisi, semuanya tampak indah dan padu. Tapi di balik lipatan kain itu, tersimpan luka sejarah yang tak pernah disembuhkan—hanya ditambal demi citra.
Inilah yang disebut penyatuan paksa dalam memori nasional: ketika simbol-simbol sejarah yang sejatinya bertolak belakang dijahit menjadi narasi “rukun” agar terlihat damai di mata publik.
Sebuah damai yang rapuh, karena berdiri di atas ingatan yang belum selesai.
Kritik Adalah Soal Motif, Bukan Kelayakan
Kritik terhadap keputusan ini bukanlah soal kelayakan Marsinah. Ia pantas disebut pahlawan—ia adalah martir keadilan buruh.
Masalahnya bukan pada dirinya, tapi pada motif politik di balik gelar itu.
Untuk kepentingan siapa gelar ini diberikan? Untuk narasi siapa kematian Marsinah kini dijinakkan?
Pertanyaan itu penting, karena penghargaan negara tak pernah netral. Ia selalu membawa aroma kompromi. Apakah ini bentuk penebusan? Atau sekadar upaya mencuci tangan sejarah agar negara bisa beranjak tanpa beban?
Ada kecurigaan bahwa penghormatan ini adalah bentuk whitewashing historis—usaha menampilkan wajah negara yang “berdamai dengan masa lalu”, tanpa benar-benar mengakui dosa struktural yang melahirkan kekerasan itu.
Lebih jauh lagi, ini berpotensi membelokkan makna.
Kematian Marsinah, yang sejatinya merupakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, kini direduksi menjadi sekadar “pengorbanan untuk bangsa.”
Narasi yang aman, rapi, dan tidak mengusik fondasi kekuasaan.
Dengan begitu, pertanyaan abadi “siapa yang membunuh Marsinah?” bisa dianggap selesai—tertutup oleh penghargaan formal yang steril dari konteks perlawanan.
Pengakuan yang Berujung Penutupan
Bagi sebagian keluarga korban, pengakuan negara bisa memberi kedamaian. Itu bisa dimengerti.
Namun, bagi sejarah, yang penting bukanlah medali atau upacara, melainkan keberanian untuk mengingat secara utuh.
Mengingat bahwa ada sistem yang memungkinkan seorang buruh seperti Marsinah dibunuh—dan sistem itu tak pernah benar-benar diadili.
“Bagi sejarah, yang penting bukan gelarnya, tapi keberanian untuk mengingat dengan jujur.”
Kalimat ini seharusnya menjadi dasar setiap upaya rekonsiliasi. Sebab penghargaan tanpa kejujuran hanya menjadikan ingatan kita rapuh, penuh lubang, dan mudah diganti narasinya sesuai kebutuhan politik.
Marsinah tidak mati agar kelak diberi gelar. Ia mati agar kita berani menuntut kebenaran.
Politisasi Memori: Membunuh untuk Kedua Kalinya
Penganugerahan gelar pahlawan kepada Marsinah, tanpa pengungkapan kebenaran dan pertanggungjawaban struktural, justru berisiko membunuhnya untuk kedua kalinya.
Kali ini bukan dengan borgol dan pukulan, tapi dengan label “pahlawan” yang steril dari makna perlawanan.
Negara yang dulu bungkam terhadap kekerasan kini ingin tampil sebagai pemberi penghormatan.
Namun, penghormatan tanpa pengakuan adalah pengaburan, bukan rekonsiliasi.
Itu cara paling halus untuk menutup buku sejarah tanpa pernah membacanya sampai akhir.
Marsinah pantas disebut pahlawan—tapi bukan pahlawan versi negara yang ingin menutup aibnya.
Ia adalah pahlawan bagi nurani yang menolak tunduk, bagi mereka yang percaya bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan demi kenyamanan politik.
Dan di situlah pelajaran sejatinya: Mengingat dengan kritis jauh lebih berharga daripada menghormati dengan buta.***
Rakean Aphaciel, Rakyat Biasa Pemerhati Sosial Politik
