JAKARTA, Mevin.ID – Hubungan kerja antar-kementerian kembali menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait perbedaan pendapat tajam dirinya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, mengenai anggaran pembangunan kapal.
Berbicara di Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026), Purbaya menunjukkan sikap melunak dengan menyatakan bahwa ada kemungkinan data yang ia pegang sebelumnya kurang akurat.
Namun, ia tetap pada temuannya bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya aktivitas pemesanan di galangan kapal.
Menkeu: “Mungkin Data Saya Salah”
“Yang betul Pak Trenggono mungkin, saya datanya salah. Tapi, sebagian katanya uangnya pinjaman. Tetap saja, pinjaman itu nantinya akan lewat kami juga di Kemenkeu,” ujar Purbaya menanggapi protes dari pihak KKP.
Purbaya menjelaskan bahwa kecurigaannya muncul setelah melakukan pengecekan langsung ke pihak industri galangan kapal.
Menurutnya, meski KKP mempromosikan rencana pengadaan kapal secara masif, pihak galangan mengaku belum menerima pesanan (order) resmi.
“Saya cuma cek ke galangan, ada enggak yang di-order? Ya belum. Berarti kan belum ada pesanan ke sana. Mau dibikin kapan, saya tidak tahu,” imbuhnya.
Tanggapan Menteri Trenggono: Sebaiknya Validasi Data
Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kegerahannya atas pernyataan Menkeu di sebuah forum publik. Trenggono menegaskan bahwa sumber pendanaan kapal tersebut berasal dari pinjaman Inggris (UK) dan saat ini mekanismenya masih dalam proses pembahasan.
Trenggono juga mengklarifikasi bahwa pihak yang mengeksekusi pinjaman tersebut bukanlah KKP secara langsung, melainkan Badan Logistik Pertahanan. KKP, dalam hal ini, hanya bertindak sebagai fasilitasi teknis.
“Sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar. Validasi data dulu sebelum menyampaikan hal seperti itu,” tegas Trenggono dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).
Menkeu Minta Anggaran Segera “Meluncur”
Di akhir keterangannya, Purbaya menekankan bahwa inti dari kritiknya adalah percepatan realisasi ekonomi. Ia berharap program pembuatan kapal tersebut segera dijalankan agar dana yang sudah dialokasikan tidak “menganggur.”
“Yang penting begini, ketika ada program pembuatan kapal, cepat diluncurkan ke bawah. Gitu saja. Rugi saya Pak, utang-utang dialokasikan tapi tidak dipakai,” pungkas Purbaya.
Silang pendapat ini menjadi catatan penting dalam koordinasi lintas sektoral kabinet, terutama dalam pengelolaan dana pinjaman luar negeri untuk penguatan sektor maritim nasional.***
Editor : Bar Bernad
