BANDUNG BARAT, Mevin.ID — Di sela-sela kabut tipis yang seringkali menyelimuti perbukitan Punclut, ada sebuah bara yang tak pernah padam.
Bukan bara api yang menghanguskan hutan, melainkan bara perjuangan petani yang telah puluhan tahun berkawan dengan cangkul di atas tanah ex-Erfpacht Verponding 12.
Minggu (22/02), udara di Desa Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat, terasa sedikit berbeda.
Sekelompok masyarakat berkumpul, bukan sekadar untuk bertani, melainkan untuk melahirkan sebuah “perisai” kolektif bernama Masyarakat Pager Wangi Bersatu (MAPAS).
Lebih dari Sekadar Patok dan Sertifikat
Bagi Hery Garnady, Ketua MAPAS, organisasi ini adalah jawaban atas pengabaian negara selama bertahun-tahun.
Punclut bukan sekadar hamparan hijau di Kawasan Bandung Utara (KBU); bagi warga, ini adalah ruang hidup yang sedang terhimpit klaim sepihak.
“MAPAS lahir untuk memperjuangkan kepastian hak. Kita ingin Reforma Agraria yang nyata, bukan sekadar janji di atas kertas,” tegas Hery.
Namun, MAPAS tahu bahwa tanah tanpa kemampuan ekonomi adalah kerentanan. Bersama Perkumpulan Aktivis 98, mereka menggagas Koperasi Agraria.
Sebuah instrumen strategis untuk memastikan bahwa setelah tanah didapat, petani tidak kembali jatuh dalam jerat kemiskinan.
Dua Sisi Koin: Tanah dan Perut
Momentum ini juga menjadi pengingat pahit bahwa 27 tahun setelah Reformasi 1998 bergulir, isu agraria masih menjadi “pekerjaan rumah” yang terbengkalai. Lukman Nurhakim, Sekretaris Jenderal PA 98, menyoroti sempitnya cara pandang negara selama ini.
“Reforma agraria tidak cukup hanya urusan bagi-bagi tanah (land reform). Ia harus punya jantung bernama pendampingan ekonomi (access reform),” ujar Lukman.
Tanpa akses modal, teknologi, dan pasar yang dikelola melalui koperasi, petani hanya akan memegang sertifikat yang sewaktu-waktu bisa “terbang” kembali ke tangan pemilik modal besar saat desakan ekonomi mencekik.
Benteng Terakhir Ekologi Bandung
Perjuangan MAPAS bukan tanpa musuh. Klaim sepihak pengembang dan bayang-bayang penggusuran menjadi ancaman harian.
Namun, Dedi Kurniawan dari Walhi Jawa Barat mengingatkan bahwa isu Punclut adalah isu keselamatan jutaan nyawa.
Punclut adalah “paru-paru” sekaligus daerah resapan air bagi cekungan Bandung.
Alih fungsi lahan menjadi bangunan beton bukan hanya persoalan siapa pemilik tanahnya, tapi soal siapa yang akan tenggelam saat banjir datang atau siapa yang akan kehausan saat kemarau tiba.
“Penggusuran bukan solusi. Itu pengingkaran konstitusi,” kata Dedi dengan nada tinggi. Ia merujuk pada mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5/1960 yang menegaskan bahwa bumi harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir korporasi.
Menanam Pohon, Menanam Harapan
Sebagai simbol perlawanan yang santun namun tegas, deklarasi ini ditutup dengan aksi penghijauan.
Setiap bibit yang ditanam adalah pesan kepada negara: bahwa petani Pagerwangi adalah penjaga terbaik bagi ekosistem ini, jauh lebih baik daripada beton-beton yang menjulang tanpa rasa.
MAPAS kini berdiri tegak. Di antara tarikan napas Reformasi yang hampir berusia tiga dekade, mereka memilih untuk tidak lagi diam.
Karena di Punclut, mereka tidak hanya sedang menanam benih sayuran, mereka sedang menanam masa depan yang berkeadilan.***
Penulis : Bar Bernad
