Jakarta, Mevin.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pelonggaran kebijakan rapat pemerintahan daerah (pemda) di hotel atau restoran harus dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan.
Kebijakan ini bertujuan membantu industri perhotelan yang terdampak efisiensi anggaran, namun tetap harus mengedepankan efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran.
“Kalau mereka (hotel dan restoran) terdampak, bisa terjadi pengurangan karyawan, bahkan PHK. Itu akan berdampak ke ekonomi. Karena itu, kami wajib membantu mereka bertahan,” ujar Tito di Jakarta Convention Center, Rabu (11/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tito menyebut, kebijakan efisiensi dari Kementerian Keuangan tahun ini memotong anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun, berdampak pada 552 daerah.
Meski begitu, pemda masih memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp400 triliun yang bisa digunakan untuk kegiatan, termasuk memilih hotel-hotel yang terdampak parah untuk mendukung pemulihan ekonomi lokal.
DPR Minta Ada Aturan Jelas
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menekankan perlunya peraturan menteri sebagai dasar hukum pelaksanaan rapat di hotel. Ia mendukung kebijakan pelonggaran ini, namun meminta tetap dijalankan dengan asas efisiensi dan transparansi.
“Membantu sektor perhotelan melalui APBD boleh, tapi jangan sampai terjadi pemborosan. Harus ada aturan main yang jelas,” kata Dede, Selasa (10/6).
Dede juga mengingatkan agar pemda tetap memprioritaskan penggunaan fasilitas kantor untuk kegiatan berskala kecil.
Jawa Barat Tolak Rapat di Hotel
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tetap akan menggunakan fasilitas kantor sendiri untuk seluruh kegiatan pemerintahan. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota di Jabar untuk melakukan hal serupa.
“Toh, keputusan bisa diambil di ruang kerja masing-masing. Dana publik sebaiknya difokuskan untuk menyelesaikan masalah nyata, seperti tunggakan BPJS Rp360 miliar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sanitasi,” ujar Dedi.
Dedi menyatakan pihaknya tidak akan mengarahkan anggaran untuk kegiatan yang tidak berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.
Ia ingin memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga.***
