Jakarta, Mevin.ID — Di tengah wajah Aceh Selatan yang masih digulung banjir dan longsor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS untuk segera pulang dari ibadah umrah yang ia jalani di Tanah Suci.
Perintah itu datang setelah Mendagri menerima laporan bahwa bupati sedang berada di luar negeri, persis ketika warganya membutuhkan kehadiran pemimpin.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, mengatakan Tito langsung menghubungi Mirwan. Nada pesannya sederhana namun tegas: pulang, sekarang.
“Pak Mendagri kemarin langsung telepon yang bersangkutan, suruh pulang,” ujar Benni. “Kehadiran kepala daerah di tengah masyarakat itu sangat ditunggu-tunggu.”
Izin yang Ditolak, Perjalanan yang Tetap Jalan
Mirwan MS diketahui mengajukan izin umrah untuk 2–12 Desember 2025. Namun Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menolak permohonan tersebut, mempertimbangkan kondisi Aceh yang sedang menghadapi bencana besar. Artinya, Mirwan berangkat tanpa persetujuan resmi.
Kemendagri baru mengetahui keberangkatan itu setelah ramai diberitakan media nasional—sesuatu yang membuat Benni, dengan jujur, “terkejut”.
Kini, tim Kemendagri telah bertolak ke Aceh untuk memeriksa Mirwan. Sanksi pun mengintai, sesuai regulasi yang berlaku bagi kepala daerah yang meninggalkan wilayah tanpa izin dan tanpa urgensi yang dapat dibenarkan.
Warga Tenggelam dalam Krisis, Pemimpinnya Hilang
Aceh Selatan adalah salah satu wilayah terdampak paling parah. Ribuan rumah rusak, akses logistik terputus, dan sebagian desa sempat terisolasi berhari-hari. Di tengah situasi yang menuntut keputusan cepat, koordinasi, dan kehadiran simbolik seorang pemimpin, publik justru mendapati bupatinya berada jauh dari medan bencana.
Tak heran jika kekecewaan mengalir deras. Bahkan, sejumlah tokoh Aceh menyebut tindakan itu sebagai bentuk ketidakpekaan moral seorang pejabat publik.
Pemeriksaan, Sanksi, dan Tekanan Politik
Kemendagri menegaskan bahwa Mirwan akan menjalani pemeriksaan begitu ia kembali. Langkah ini diperkuat oleh sinyal dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Aceh dan partai politik yang menaungi Mirwan.
Di tengah gesekan politik dan tekanan moral yang kian memuncak, posisi Mirwan sebagai bupati juga mulai dipertanyakan publik Aceh Selatan sendiri.***
