Jakarta, Mevin.ID – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap fakta menarik soal kondisi keuangan daerah-daerah di Jawa Barat. Meski provinsinya termasuk kuat secara fiskal, ternyata mayoritas kabupaten/kota di Jabar masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Hal ini disampaikannya dalam gelaran detikcom Regional Summit 2025 di Kawasan Rebana, Senin (19/5). Tito menyebut hanya 5 dari 27 daerah yang punya kapasitas fiskal kuat, sisanya masih belum mandiri secara keuangan.
“Jawa Barat secara provinsi sudah cukup kuat, PAD-nya mencapai 62,28%, lebih tinggi dari transfer pusat yang 37,64%. Tapi banyak daerahnya masih mengandalkan pusat,” ujar Tito.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
5 Daerah Mandiri, 20 Masih ‘Disuapi’
Lima daerah yang masuk kategori mandiri secara fiskal adalah:
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Bandung
- Kabupaten Bekasi
- Kota Depok
Sementara itu, dua daerah tercatat memiliki kapasitas fiskal sedang, yakni:
- Kabupaten Bogor (PAD 47,42% vs transfer 52,48%)
- Kota Cirebon (PAD 44,45% vs transfer 55,55%)
Sisanya? 20 daerah lainnya masuk kategori fiskal lemah. Artinya, mereka masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat. Beberapa di antaranya:
- Kabupaten Sumedang: 76,13% dana dari pusat, PAD hanya 23%
- Kabupaten Cirebon: 76% dari pusat
- Indramayu: 78% dari pusat, PAD cuma 21%
- Kuningan: nyaris tragis, 82% dari pusat, PAD hanya 15%
Bisnis Lesu, Pajak Minim
Tito menilai ketergantungan tinggi terhadap pusat menunjukkan bahwa iklim usaha lokal belum berkembang. Ini berimbas langsung ke minimnya pajak dan retribusi daerah.
“Kalau dunia usaha hidup, PAD akan tinggi. Tapi kalau PAD rendah, berarti usaha belum jalan. Gimana bisa tarik pajak?” ujar Tito.
Ia pun menyoroti daerah-daerah seperti Majalengka, Subang, Sumedang, Kuningan, yang harus kerja ekstra keras agar “tidak terus menengadahkan tangan ke pusat.”
Dorongan untuk Mandiri
Pernyataan ini jadi sorotan penting menjelang tahun anggaran 2026. Pemerintah pusat, lewat Kemendagri dan Kemenkeu, berharap agar daerah-daerah mulai berbenah dan membangun kemandirian fiskal, salah satunya dengan menghidupkan dunia usaha dan menarik investasi.
Apakah daerah-daerah tersebut bisa bangkit dan mengejar kemandirian fiskal? Atau akan terus bergantung pada dana pusat?***
