BANDUNG, Mevin.ID – Kawasan Cimenyan bukan lagi sekadar paru-paru yang sesak; ia adalah bukti nyata bagaimana kebijakan tata ruang di Kawasan Bandung Utara (KBU) seolah mandul di hadapan eksploitasi lahan.
Di tengah ancaman banjir lumpur yang kian rutin menghantam Kota Bandung, Cimenyan justru terus “diperkosa” oleh pembangunan vila mewah dan pertanian hortikultura yang abai terhadap keselamatan ekologis.
Meski regulasi KBU menetapkan wilayah ini sebagai kawasan strategis penyangga ekosistem, kenyataan di lapangan berkata lain.
Vila-vila elite terus menjamur, membelah lereng dengan kemiringan ekstrem 30 hingga 50 derajat.
“Itu yang baru digarap untuk perumahan,” ujar Asep, warga Ciburial, sambil menunjuk lahan yang baru saja diratakan, Selasa (30/12/2025).
Tepat di belakang lokasi tersebut, bekas longsoran besar tampak menganga—sebuah “monumen” peringatan alam yang seolah tak dipedulikan oleh para pengembang.
Ekonomi Jangka Pendek, Malapetaka Jangka Panjang
Dilema sosial meruncing di Desa Mekarmanik. Para buruh tani, seperti Eni, mengaku terpaksa bertaruh nyawa menanam sayuran di lahan curam tanpa pohon peneduh. “Sudah biasa, jadi tidak takut,” katanya lirih.
Ketidaktakutan ini adalah buah dari ketiadaan pilihan ekonomi yang disediakan pemerintah, memaksa rakyat kecil “merusak” alam demi bertahan hidup.
Namun, harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Dadang Sudardja, tokoh aktivis lingkungan yang juga mantan Ketua Dewan Nasional WALHI periode 2012–2016, mencatat kerusakan di Cikawari, Desa Mekarmanik, telah menembus angka 65%.
Tanpa tanaman keras sebagai penahan, hujant ekstrem kini langsung menyulap tanah merah menjadi bubur lumpur yang meluncur deras ke pemukiman hilir.
View this post on Instagram
Alarm yang Terabaikan: Sejarah Banjir Lumpur
Publik seolah lupa bahwa Cimenyan telah berkali-kali mengirimkan “surat peringatan” melalui bencana nyata:
- Maret 2018: Banjir bandang menghanyutkan enam motor dan merusak ratusan rumah warga.
- Januari 2024: Fenomena “gunung bergerak” di Desa Cikadut. Lumpur merah pekat keluar dari bukit gundul, melumpuhkan wilayah Sindanglaya, Arcamanik, hingga Cisaranten di Kota Bandung.
Ali Wardhana Isha, Pengamat Kebijakan Publik dari The Ihakkie Filantropy School (TIFS), menegaskan bahwa tata kelola pertanian dan pariwisata saat ini berjalan tanpa kendali. “Ini seperti dua mata pisau.
Jika pemerintah tak segera mengambil langkah komprehensif, kerugiannya akan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi saat ini,” tegas Ali.
Ikhtiar Aktivis Lingkungan Merawat Bukit yang “Sakit”
Di tengah minimnya upaya penertiban masif dari pemerintah, Yayasan Odesa Indonesia hadir sebagai benteng terakhir. Sejak 2016, mereka konsisten melakukan edukasi dan aksi nyata menghijaukan kembali perbukitan yang gundul.
Ketua Odesa Indonesia, Faiz Manshur, mengungkapkan bahwa dalam enam tahun terakhir, pihaknya telah menanam sekitar 800 ribu bibit pohon di KBU.
Namun, ribuan pohon sukarela ini belum mampu mengimbangi kecepatan kerusakan lahan yang masif. “Tujuannya satu, gimana caranya kita bisa merawat bukit yang gundul ini, yang sedang sakit ini,” kata Faiz.
Odesa menawarkan solusi moderat melalui sistem agroforestri: Pertanian sayur tetap jalan, namun wajib berdampingan dengan pohon keras.
Pemilihan pohon buah menjadi alternatif karena akarnya mampu mengikat tanah dan menyimpan air, sementara buahnya menjadi sumber ekonomi tambahan bagi petani.
“Kami tidak berniat menghentikan mata pencaharian petani, tapi memastikan lahan tetap memiliki fungsi resapan,” tambah Faiz.
View this post on Instagram
Penertiban: Antara Mitos dan Realitas
Hingga detik ini, belum terlihat taring pemerintah dalam melakukan penertiban masif.
Penegakan hukum terhadap vila ilegal dan insentif bagi petani untuk beralih dari hortikultura murni masih terasa sebagai wacana di atas kertas.
Ketiadaan tindakan tegas menjadikan Cimenyan sebagai “bom waktu” ekologis. Selama vila terus dibangun di puncak bukit dan lereng curam terus dikuliti, warga Kota Bandung harus bersiap menerima kiriman lumpur setiap kali langit menghitam.
Cimenyan adalah potret kegagalan dalam menyeimbangkan antara perut, tempat tinggal, dan keselamatan lingkungan.
Jika kolaborasi lintas sektor tetap berjalan sepotong-sepotong, maka bencana besar bukan lagi soal “apakah”, melainkan “kapan”.
Masa depan Bandung kini tergantung pada seberapa cepat kita mampu menyembuhkan bukit Cimenyan yang sedang “sakit” ini.***
Penulis : Ali WI
Editor : Bar Bernad
