Jakarta, Mevin.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa maraknya WNI bekerja di luar negeri bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan cermin kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai di dalam negeri.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/11) di Jakarta.
“Banyak anak yang bekerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” ujar Purbaya.
“Kita kemarin-kemarin ini tumbuh terlalu lambat.”
Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Dinilai Salah Kaprah
Purbaya mengkritik pandangan lama sebagian ekonom yang menganggap pertumbuhan 5 persen sudah ideal bagi Indonesia. Menurutnya, persepsi ini justru membatasi ambisi pembangunan.
“Di atas 5 persen malah diperlambat lagi ke 5 persen. Itu salah persepsi,” tegasnya.
Ia menilai Indonesia memiliki ruang tumbuh jauh lebih besar. Proyeksinya: pertumbuhan ekonomi bisa tembus 6,7 persen atau lebih jika kebijakan fiskal dan moneter berjalan optimal.
Link Ekonomi – Migrasi Tenaga Kerja
Isu banyaknya warga yang bekerja di luar negeri awalnya disampaikan Anggota Komisi XI DPR Kardaya Warnika, yang bercerita soal daerah pemilihannya: banyak warganya memilih merantau karena imbalan kerja di luar negeri jauh lebih tinggi.
Kardaya menyebut:
- Taiwan: sekitar Rp20 juta/bulan
- Korea Selatan: sekitar Rp30 juta/bulan
- Jepang: hingga Rp49 juta/bulan
Karena itu ia mendorong pemerintah meningkatkan pelatihan dan kompetensi pekerja.
Pemerintah Janji Perbaiki Ekosistem Kerja
Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan pemerintah sudah menyediakan program magang untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja. Namun ia menegaskan hal lebih besar: Indonesia harus menjadi tempat yang layak bagi warganya untuk hidup sejahtera.
“Target kita bukan memindahkan orang ke negara lain supaya hidup enak, tapi membuat Indonesia sendiri sejahtera,” ujarnya.
“Beberapa tahun ke depan, 10 tahun mungkin, itu yang kita kejar.”
Menurut Purbaya, program Presiden Prabowo Subianto—mulai dari perbaikan investasi hingga optimalisasi belanja pemerintah—ditujukan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan menahan laju migrasi ekonomi ke luar negeri.***
