JAKARTA, Mevin.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bereaksi keras terhadap fenomena warga negara Indonesia (WNI), khususnya alumni beasiswa LPDP, yang memamerkan status kewarganegaraan asing dan menunjukkan sikap enggan menjadi bagian dari Indonesia.
Dalam konferensi pers APBN KiTa pada Senin (23/2/2026), Purbaya memberikan sindiran tajam yang ditujukan kepada pihak-pihak yang meremehkan masa depan Indonesia di tengah isu viral “paspor kuat” WNA.
Optimisme Indonesia Maju vs Rasa Frustrasi Pribadi
Pernyataan Menkeu ini merupakan respons atas viralnya unggahan Dwi Sasetyaningtyas (DS), seorang penerima beasiswa LPDP yang menyatakan rasa syukurnya saat anaknya mendapatkan kewarganegaraan Inggris.
Dalam videonya, DS sempat berujar, “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan,” yang kemudian memicu kemarahan netizen.
Purbaya menilai pandangan tersebut sangat dangkal jika melihat potensi pertumbuhan Indonesia ke depan.
“Mungkin 20 tahun lagi dia akan nyesel, karena 20 tahun lagi kita (Indonesia) akan bagus banget,” ujar Purbaya dengan nada optimis.
Beban Moral dan Sanksi yang Menanti
Meski Dwi Sasetyaningtyas dikabarkan sudah menuntaskan masa pengabdiannya pascastudi S2 pada 2017, suaminya, Arya Iwantoro, justru terseret dalam pengawasan ketat.
Berdasarkan catatan LPDP, Arya yang juga penerima beasiswa diketahui belum menyelesaikan kewajiban kontribusinya setelah lulus dari Belanda.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap Arya:
- Pemanggilan Klarifikasi: Menelusuri alasan belum terpenuhinya kewajiban pengabdian di tanah air.
- Penindakan & Sanksi: Jika terbukti melanggar, yang bersangkutan terancam sanksi berat.
- Pengembalian Dana: Kewajiban untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah dikeluarkan negara.
Permohonan Maaf di Tengah Hujatan
Menanggapi kegaduhan yang terjadi, Dwi Sasetyaningtyas telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia berdalih bahwa pernyataannya tersebut lahir dari rasa lelah, kecewa, dan frustrasi pribadi terhadap kondisi yang ia rasakan selama ini.
Namun, bagi pemerintah, integritas penerima beasiswa negara adalah harga mati. Mengingat dana yang digunakan berasal dari anggaran publik, setiap alumni diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya sekadar “pulang”, tetapi juga tetap menjaga kehormatan bangsa di mata dunia.***
Editor : Bar Bernad
Sumber Berita: CNBC Indonesia















![BPTJ akan membatasi truk angkutan barang di masa libur Nataru 2023, mulai 24 Desember. [ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/tom]](https://mevin.id/wp-content/uploads/2026/03/29108-jalan-tol-jakarta-cikampek-ditutup-imbas-demo-buruh-di-cikarang-360x200.webp)










