Jakarta, Mevin.ID – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding akan memasifkan kampanye edukasi agar pemahaman masyarakat terhadap bekerja di luar negeri secara prosedural meningkat sehingga pekerja migran terhindar dari kasus ekploitasi dan sikap ketidakadilan.
Hal itu disampaikannya setelah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) kembali melakukan penggagalan pemberangkatan 7 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal atau nonprosedural.
Menteri Karding menyampaikan bakal mendalami pihak-pihak yang mengatur rencana keberangkatan 7 CMPI tersebut ke Oman dan Qatar.
“Target kami adalah calo yang ingin memberangkat para CPMI ini,” kata Menteri Karding saat mengunjungi 7 CPMI tersebut di shelter Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta di Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (4/2/2025).
Baca Juga :
Buntut Penembakan PMI di Malaysia, Satgas P2MI Projo Bangun Kemitraan dengan KP2MI
Adapun sebanyak 7 CPMI itu digagalkan berangkat secara nonprosedural setelah menindaklanjuti informasi adanya informasi soal keberadaan tempat penampungan CPMI di wilayah Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Senin (3/2/2025).
Sebanyak 7 CPMI nonprosedural berjenis kelamin perempuan tersebut, telah ditampung selama satu minggu hingga satu bulan di rumah seorang calo berinisial “SY”. Paspor para CPMI itu juga dalam penguasaan Agency Indonesia berinisial “S”, yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
Para CPMI ini rencananya diberangkatkan sebagai asisten rumah tangga dengan iming-iming gaji sebesar Rp 5-6 juta, serta uang fee sebesar Rp 3-10 juta.
“Untuk tujuh orang ini kami pastikan kami jaga dan kawal sampai rumah masing-masing dengan anggaran Kementerian P2MI walaupun berangkatnya nonprosedural,” ujar Menteri Karding.
Menyikapi KemenP2MI yang kembali menggagalkan keberangkatan CMPI nonprosedural, Menteri Karding telah menyusun strategi.
Langkah-langkah yang akan diambil salah satunya memasifkan kampanye berisi edukasi agar masyarakat memahami tata cara bekerja di luar negeri dan mengetahui pentingnya menempuh jalur prosedural menjadi pekerja migran.
“Pertama, kami akan membangun sistem agar penempatan pekerja migran ke luar negeri hanya satu pintu. Kedua, kami akan lakukan kampanye masif agar masyarakat paham terhadap cara bekerja ke luar negeri. Saat ini kami sudah menjalin kerja sama dengan Kemdagri, Kemnaker, juga Kemendes agar di tiap desa bisa dilakukan pencegahan sejak awal,” tuturnya.
Menteri Karding juga mengatakan pihaknya akan melakukan mapping untuk mengidentifikasi modus dan buaian jaringan calo atau tekong yang mengurus CMPI berangkat bekerja ke luar negeri secara on prosedural.
“Ketiga, saat ini di kementerian kami ada direktorat siber yang akan melakukan pemetaan serta deteksi dini terhadap modus perekrutan non prosedural lewat media sosial,” kata Menteri Karding.
Dalam kegiatannya kali ini, Menteri Karding juga mengunjungi 16 PMI nonprosedural yang dideportasi dari Malaysia. Mereka berada di shelter BP3MI DKI Jakarta menunggu kepulangan ke kampung halaman masing-masing. (*)
