Jakarta, Mevin.ID – Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memastikan pemerintah akan memulihkan fungsi semua daerah hulu dengan membongkar bangunan-bangunan yang tidak sesuai aturan.
Hal ini disampaikan Hanif usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/3).
Hanif menjelaskan, pemerintah saat ini masih memetakan bangunan-bangunan yang melanggar aturan di daerah hulu, tidak hanya di kawasan Puncak, Bogor, tetapi juga di Sentul dan Bekasi.
“Kita perlu kembalikan fungsi daerah hulu. Semua daerah hulu, di Bekasi juga, Sentul,” ujarnya.
Fokus pada Kawasan Puncak dan Sekitarnya
Saat ini, terdapat sekitar 30 bangunan di kawasan Puncak, Bogor, yang telah teridentifikasi untuk dibongkar. Namun, angka ini kemungkinan akan bertambah seiring pendalaman data oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
“Data masih terus kami kumpulkan. Tidak menutup kemungkinan jumlah bangunan yang akan dibongkar bertambah,” kata Hanif.
Ia menegaskan, langkah ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas dalam melindungi lingkungan hidup.
“Presiden minta kami bertindak tegas dalam perlindungan lingkungan hidup,” tegas Hanif.
Proses Penegakan Hukum
Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya bidang penegakan hukum, akan memanggil sejumlah saksi yang diyakini mengetahui proses pemberian izin bangunan-bangunan ilegal tersebut.
Hasil pemeriksaan ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi terhadap pemilik bangunan.
Sanksi yang akan diterapkan meliputi pembongkaran bangunan, penanaman kembali kawasan hulu, pengembalian alur sungai, serta penyelamatan sumber air.
“Semua data di-collect, semua yang dipanggil harus datang,” tambah Hanif.
Dampak Alih Fungsi Lahan
Alih fungsi lahan di kawasan hulu dinilai sebagai salah satu penyebab utama bencana banjir dan longsor yang sering terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang (Jabodetabek).
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, dalam jumpa pers pekan lalu, menjelaskan bahwa beberapa daerah hulu memiliki daya dukung lingkungan yang lemah, bahkan untuk menerima curah hujan dengan intensitas rendah.
“Kondisi ini membuat daerah-daerah tersebut rentan terhadap banjir dan longsor, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi turun dalam waktu lama,” ujar Dwikorita.
Langkah Strategis Pemerintah
Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tata ruang dan pengelolaan lingkungan dari hulu hingga hilir. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana alam sekaligus memulihkan ekosistem yang rusak akibat pembangunan tidak terkendali.
Hanif menegaskan, upaya ini tidak hanya sekadar pembongkaran bangunan, tetapi juga bagian dari upaya besar untuk menyelamatkan lingkungan hidup dan mencegah bencana di masa depan. “Ini adalah langkah nyata untuk melindungi lingkungan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.***
