JAKARTA, Mevin.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, blak-blakan menyebut bahwa banjir produk impor asal China yang merusak pasar domestik dipicu oleh praktik ilegal perusahaan kargo yang bekerja sama dengan oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pernyataan ini muncul menyusul terbongkarnya kasus suap perusahaan kargo Blueray Cargo terhadap oknum Bea Cukai melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini.
Modus Under-Invoicing dan Data Bodong
Maman mengungkapkan adanya ketimpangan data yang sangat mencolok antara angka ekspor dari China ke Indonesia dengan data impor yang tercatat secara resmi di dalam negeri. Fenomena ini dikenal dengan istilah under-invoicing.
“Data impor di tempat kita masuk itu 100, tapi dari China yang tercatat barang ekspornya itu 900. Berarti ada 800 yang tidak tercatat. Itulah yang disebut Pak Presiden sebagai under-invoicing,” tegas Maman dalam diskusi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Ketimpangan data ini terlihat jelas pada komoditas tekstil. Sebagai contoh:
- Celana Dalam (2021): China mencatat ekspor senilai US$ 24,2 juta, namun Indonesia hanya mencatat impor US$ 6,8 juta.
- Kaos (2024): China mencatat ekspor US$ 61,7 juta, sementara catatan impor Indonesia hanya US$ 20,4 juta.
UMKM Sulit ‘Naik Kelas’ karena Pasar Becek
Menurut Maman, praktik ilegal ini menjadi penghambat utama UMKM untuk berkembang meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pendampingan teknis.
Ia menilai produk UMKM lokal sebenarnya mampu bersaing secara kualitas, namun kalah telak dari sisi harga karena pasar dipenuhi barang impor ilegal yang jauh lebih murah.
“Mereka tidak bisa jual barang hari ini. Produksi baju, saat mau dijual ke pasar tidak laku. Karena apa? Karena pasarnya ‘becek’, dipenuhi dengan barang-barang impor dari luar,” tuturnya.
Langkah Pembersihan Pasar
Menteri dari Partai Golkar ini menduga praktik suap perusahaan kargo ini tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan tersebar di berbagai pintu masuk seperti Tanjung Priok, Semarang, hingga Surabaya.
Kementerian UMKM kini memberikan perhatian khusus untuk membersihkan pasar domestik dari produk ilegal.
Maman menegaskan bahwa kunci utama agar UMKM bisa naik kelas adalah keberanian pemerintah dalam memberantas mafia impor dan mengamankan pasar dalam negeri.***















![BPTJ akan membatasi truk angkutan barang di masa libur Nataru 2023, mulai 24 Desember. [ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/tom]](https://mevin.id/wp-content/uploads/2026/03/29108-jalan-tol-jakarta-cikampek-ditutup-imbas-demo-buruh-di-cikarang-360x200.webp)










