Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi anggaran pembangunan di Kota Bandung.
Hal ini terungkap dalam diskusinya bersama Wali Kota Bandung, Farhan, saat membahas evaluasi anggaran belanja kota tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, mempertanyakan kecilnya alokasi anggaran untuk perbaikan jalan di Kota Bandung.
Menurut data yang dipaparkan Farhan, anggaran jalan Kota Bandung hanya dipatok sebesar Rp137 Miliar. Angka ini dinilai KDM sangat tidak proporsional untuk kota sekelas Bandung yang memiliki total anggaran mencapai Rp7,4 Triliun.
@percaya.gakpercayaWALIKOTA FARHAN ANEH!! DEDI MULYADI BINGUNG DUIT HIBAH LEBIH GEDE DARIPADA BANGUN JALAN #dedimulyadi #kangdedimulyadi #kdm
”137 Miliar? Kekecilan untuk Kota Bandung jalan segitu mah! Minimal 400 Miliar dari anggaran 7 Triliun,” tegas Dedi Mulyadi sambil menyayangkan kondisi infrastruktur jalan di pusat Provinsi Jawa Barat tersebut.
Berdasarkan data yang ada, kondisi jalan di Kota Bandung yang masuk kategori ‘mantap’ atau mulus baru mencapai 17%.
KDM membandingkan alokasi tersebut dengan proyek provinsi di area Bandung yang menghabiskan Rp53 Miliar hanya untuk satu jalur dengan fasilitas lengkap, sementara anggaran kota untuk seluruh wilayahnya dirasa kurang memadai.
Kejanggalan Anggaran Hibah
Sorotan tajam juga diarahkan pada tingginya belanja hibah Kota Bandung yang mencapai Rp345 Miliar. Angka ini jauh melampaui anggaran jalan yang hanya sebesar Rp145 Miliar.
”Belanja hibah lebih gede daripada belanja jalan? Ya gak akan bisa punya jalan bagus Pak Kota Bandung,” ujar KDM.
Selain itu, terungkap bahwa belanja modal Kota Bandung berada di bawah 10%, yaitu hanya sekitar Rp744 Miliar dari total anggaran Rp7,4 Triliun.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dengan komposisi anggaran yang lebih mengutamakan belanja pegawai dan belanja barang jasa dibandingkan belanja modal, Kota Bandung akan sulit tertata dengan baik di masa depan.
Kondisi ini menambah daftar tantangan bagi pemerintah Kota Bandung, terutama setelah wakil wali kotanya terseret dalam kasus korupsi, yang membuat masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan anggaran daerah.***
Penulis : Bar Bernad
