JAKARTA, Mevin.ID – Riuh rendah mengenai keterlibatan partai politik dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir.
Anggota Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa secara institusi, Partai NasDem tidak memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit operasional penyedia makanan.
Irma menyatakan kesepakatannya bahwa partai politik sebaiknya tidak ikut mengelola dapur program tersebut guna menjaga integritas program nasional ini.
Bantahan Badan Gizi Nasional (BGN)
Menanggapi isu yang menyebut adanya partai politik yang mengelola SPPG, Irma mengaku telah melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, ada mispersepsi dalam pemberitaan sebelumnya.
“Beliau (BGN) membantah mengatakan semua parpol punya SPPG. Beliau hanya menyampaikan jawaban terhadap tudingan bahwa SPPG dimonopoli oleh salah satu partai tertentu,” ungkap Irma, Jumat (27/2/2026).
Irma secara tegas memastikan posisi partainya dalam karut-marut isu ini:
“NasDem sebagai institusi tidak punya SPPG!” tegasnya.
Profesionalitas Lebih Utama dari Afiliasi
Bagi Irma, perdebatan mengenai siapa pemilik dapur SPPG sebenarnya tidak lebih krusial dibandingkan aspek profesionalitas dan tanggung jawab pengelolanya. Ia menilai kesalahan atau kegagalan program di lapangan seringkali terjadi karena faktor ketidakprofesionalan individu, bukan karena latar belakang institusinya.
Irma juga memberikan pandangan mengenai keterlibatan personal kader:
-
Hak Individu: Jika ada kader secara personal berpartisipasi sebagai pemilik SPPG, hal tersebut tidak melanggar hukum selama dilakukan secara profesional.
-
Keterlibatan Institusi Lain: Irma mengingatkan bahwa TNI, Polri, hingga korporasi juga banyak yang memiliki dapur SPPG untuk mendukung kelancaran program pemerintah ini.
Menjaga Marwah Anggaran Pendidikan
Polemik ini mencuat setelah PDI-P mengeluarkan surat edaran keras yang melarang kadernya berburu rente dalam program MBG. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa pendanaan MBG bersumber dari APBN, termasuk melalui realokasi anggaran pendidikan nasional.
NasDem sepakat bahwa anggaran pendidikan harus dikembalikan pada hakikatnya: untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan guru, dan penyediaan sarana pendidikan, sehingga setiap rupiah yang digunakan untuk MBG harus diawasi dengan sangat ketat agar tidak bocor ke kepentingan politik praktis.
Sikap NasDem yang “cuci tangan” dari kepemilikan SPPG institusional menunjukkan keinginan partai untuk menjaga jarak dari potensi konflik kepentingan. Namun, pernyataan Irma mengenai kader yang boleh berpartisipasi secara personal tetap menyisakan celah pengawasan yang menantang bagi BGN di masa depan.***
Editor : Bar Bernad
