Nasib BIJB Kertajati Majalengka di Ujung Tanduk

PEMBANGUNAN Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern Indonesia, yang dirancang untuk menjadi gerbang udara utama bagi provinsi dengan populasi terbesar di tanah air.

Namun, memasuki tahun 2026, realitas operasional bandara ini berada pada titik nadir yang sangat kritis, memicu perdebatan luas mengenai keberlangsungan jangka panjangnya.

Kondisi yang sering digambarkan dengan ungkapan “hidup enggan, mati pun tak mau” mencerminkan disparitas tajam antara visi megah pembangunan dengan realitas ekonomi di lapangan.

Dengan kerugian tahunan yang membengkak, eksodus maskapai penerbangan domestik, dan disrupsi masif dari moda transportasi darat modern seperti Kereta Cepat Whoosh, masa depan BIJB Kertajati kini benar-benar berada di ujung tanduk.

Laporan ini akan menguraikan secara mendalam berbagai dimensi krisis tersebut, mulai dari kegagalan asumsi perencanaan hingga upaya pivot strategis melalui pengembangan kawasan industri kedirgantaraan terintegrasi.

Krisis Operasional dan Realitas Statistik Penumpang 2025-2026

Kondisi kesunyian di terminal BIJB Kertajati bukan sekadar persepsi visual, melainkan didukung oleh data statistik yang menunjukkan penurunan drastis aktivitas penerbangan.

Selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, bandara ini hanya mencatatkan pergerakan sebanyak 1.200 penumpang dalam kurun waktu 20 hari operasional posko, terhitung sejak 15 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Angka ini sangat mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan kapasitas terminal yang dirancang untuk melayani jutaan penumpang per tahun. Keterisian pesawat pada rute yang tersisa memang mencapai 90 persen, namun angka persentase ini menyesatkan jika tidak dilihat dalam konteks frekuensi penerbangan yang sangat minim.

Sejak Juni 2025, BIJB Kertajati secara praktis telah kehilangan hampir seluruh layanan penerbangan domestik regulernya. Maskapai-maskapai besar yang awalnya diharapkan menjadi tulang punggung operasional, seperti Super Air Jet, Citilink, dan AirAsia, telah menghentikan rute-rute populer mereka menuju Denpasar, Medan, Balikpapan, dan Makassar.

Penghentian ini disebabkan oleh rendahnya permintaan penumpang yang membuat biaya operasional maskapai tidak tertutup oleh pendapatan tiket, meskipun infrastruktur pendukung seperti Jalan Tol Cisumdawu telah beroperasi penuh.

Ketidakmampuan bandara untuk menarik penumpang domestik telah menciptakan efek domino pada ekosistem komersial di dalam terminal.

Gerai-gerai ritel dan layanan pendukung yang sempat dibuka pada masa euforia awal operasional kini mayoritas telah tutup akibat ketiadaan pengguna jasa.

Kondisi ini memperkuat analisis para pakar transportasi yang menyebutkan bahwa BIJB Kertajati mengalami kegagalan pasar yang fundamental akibat kesalahan dalam estimasi perpindahan penumpang dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Disparitas Perencanaan dan Disrupsi Infrastruktur Kompetitor

Salah satu penyebab utama mengapa BIJB Kertajati berada dalam posisi yang sangat sulit adalah adanya disparitas besar antara asumsi perencanaan awal dengan realitas perkembangan infrastruktur di Pulau Jawa.

Direksi PT BIJB mengungkapkan bahwa saat bandara ini dirancang, variabel Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) belum masuk dalam peta perencanaan mobilitas regional.

Beroperasinya Whoosh sejak 2 Oktober 2023 telah mengubah secara radikal pola pergerakan masyarakat di Jawa Barat, khususnya warga Bandung yang merupakan target pasar utama Kertajati.

Whoosh menawarkan konektivitas yang sangat efisien antara Bandung dan Jakarta, yang secara tidak langsung memberikan akses lebih cepat dan nyaman bagi warga Bandung untuk menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dibandingkan harus berkendara menuju Majalengka.

Dengan volume penumpang Whoosh yang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari pada periode puncak, pasar penerbangan domestik dari Jawa Barat telah terfragmentasi secara permanen.

Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa hingga awal 2026, akses kereta api langsung menuju terminal BIJB Kertajati belum terwujud, sehingga penumpang masih harus bergantung pada moda transportasi darat yang waktu tempuhnya kurang kompetitif dibandingkan Whoosh.

Selain disrupsi dari kereta cepat, keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) juga menjadi faktor historis yang melumpuhkan pertumbuhan Kertajati pada masa-masa krusialnya.

Tol Cisumdawu yang awalnya diproyeksikan selesai pada 2020, baru dapat dioperasikan secara penuh pada Juli 2023.

Jeda waktu tiga tahun tanpa aksesibilitas yang memadai ini membuat maskapai kehilangan kepercayaan dan penumpang terlanjur membentuk pola mobilitas baru yang menghindari Kertajati.

Meskipun saat ini Tol Cisumdawu telah memotong waktu tempuh dari Bandung secara signifikan, momentum untuk membangun basis pelanggan udara telah hilang.

Analisis pakar juga menyoroti masalah aksesibilitas mikro di sekitar bandara. Penumpang yang mendarat di Kertajati sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan layanan transportasi lanjutan seperti taksi atau angkutan umum yang andal, sebuah elemen dasar yang gagal disediakan secara optimal sejak bandara ini diresmikan.

Kesalahan-kesalahan elementer dalam penyediaan ekosistem pendukung ini membuat Kertajati sulit bersaing dengan bandara mapan lainnya di Indonesia.

Beban Finansial dan Struktur Modal yang Melenceng

Kesehatan finansial PT BIJB selaku pengelola bandara berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan menanggung kerugian operasional yang berkisar antara Rp 60 miliar hingga Rp 90 miliar setiap tahunnya.

Pendapatan yang hanya mencapai sekitar Rp 16,7 miliar per tahun tidak mencukupi bahkan untuk menutupi biaya pemeliharaan infrastruktur dasar, apalagi untuk membayar kewajiban utang.

Struktur modal perusahaan juga mengalami deviasi besar dari rencana bisnis awal. Pada awalnya, BIJB dirancang dengan porsi modal sendiri yang dominan (sekitar 70%), namun dalam praktiknya, struktur modal justru terbebani oleh utang yang mencapai 71,4%.

Sebagian besar beban ini berasal dari pinjaman lembaga keuangan, termasuk Bank Jateng Syariah, yang menuntut pembayaran bunga dan pokok yang signifikan di tengah arus kas yang negatif.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham mayoritas (70%) terus dipaksa untuk memberikan suntikan dana melalui skema Penyertaan Modal Daerah (PMD) guna menjaga agar operasional bandara tidak berhenti total.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Jabar telah mengalokasikan Rp 100 miliar dalam APBD untuk BIJB Kertajati.

Dana ini bersifat “penyelamatan” dan dialokasikan setelah melalui evaluasi mendalam terhadap kinerja perusahaan yang terus merugi.

Namun, ketergantungan kronis pada dana publik ini mulai menimbulkan resistensi politik, dengan beberapa anggota DPRD Jabar mendesak dilakukannya evaluasi total atau bahkan penghentian suntikan modal jika tidak ada perubahan performa yang nyata.

Strategi Penyelamatan: Swap Saham dan Pelepasan Kontrol ke Pusat

Menyadari bahwa beban finansial BIJB Kertajati terlalu besar untuk ditanggung oleh anggaran daerah secara terus-menerus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi mulai merancang manuver strategis untuk melepaskan status pemegang saham mayoritas.

Opsi yang kini tengah dimatangkan adalah skema pertukaran kepemilikan saham (swap share) dengan pemerintah pusat.

Dalam skema yang diusulkan, Pemprov Jabar bersedia menyerahkan seluruh atau sebagian besar sahamnya di BIJB Kertajati (70%) kepada pemerintah pusat agar pengelolaan bandara dapat dilakukan secara penuh oleh Kementerian Perhubungan atau melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Angkasa Pura Indonesia.

Sebagai kompensasi atau objek pertukaran, Pemprov Jabar membidik kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, yang dinilai memiliki nilai ekonomi lebih stabil dan strategis bagi kepentingan langsung masyarakat ibu kota provinsi.

Tujuan utama dari rencana swap saham ini adalah:

1. Akselerasi Pengembangan: Memungkinkan pemerintah pusat untuk mengambil keputusan strategis yang lebih agresif, termasuk dalam pengaturan rute internasional dan kebijakan insentif maskapai tanpa terhambat oleh keterbatasan fiskal daerah.
2. Efisiensi Anggaran Daerah: Menghilangkan kewajiban PMD tahunan sebesar Rp 60-100 miliar yang selama ini membebani APBD Jabar, sehingga dana tersebut dapat dialihkan untuk program sosial dan pembangunan lainnya.
3. Pengamanan Aset Strategis: Memastikan Pemprov Jabar tetap memiliki kaki dalam industri penerbangan melalui kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara yang secara operasional lebih sehat.

Rencana ini ditargetkan untuk terealisasi secara bertahap dengan persiapan teknis yang matang mulai tahun 2027.

Hingga transisi tersebut selesai, pemerintah pusat terus mendorong optimalisasi bandara melalui kolaborasi strategis di sektor non-penumpang.

Transformasi Menuju Kertajati Aerospace Park dan MRO Hub

Salah satu secercah harapan bagi BIJB Kertajati adalah pergeseran fokus dari sekadar terminal penumpang menjadi pusat industri kedirgantaraan nasional.

Proyek mercusuar yang dinamakan Kertajati Aerospace Park tengah dikembangkan melalui kolaborasi strategis antara PT BIJB dan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF).

Proyek ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem kedirgantaraan terintegrasi di atas lahan seluas 84 hektar yang berlokasi di dalam kawasan bandara.

Fokus utama pengembangan ini adalah fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) untuk pesawat komersial maupun pertahanan.

Pentingnya fasilitas ini didasarkan pada data bahwa sekitar 46% pesawat di Indonesia masih melakukan perawatan di luar negeri, yang menunjukkan adanya potensi pasar domestik yang belum tergarap maksimal.

Tahapan Pengembangan Kertajati Aerospace Park

Pembangunan fisik kawasan ini telah dimulai dengan upacara peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Desember 2025 yang dihadiri oleh pejabat tinggi negara, termasuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Rencana pengembangan dibagi menjadi beberapa tahap strategis:

1. Fase 1 (2025-2026): Pembangunan infrastruktur dasar (land grading, akses jalan internal, utilitas listrik dan air) secara paralel dengan pembangunan hanggar rotary wing (helikopter). Hanggar ini dirancang untuk mendukung operasional perawatan helikopter sektor pemerintah dan direncanakan mulai beroperasi pada kuartal ketiga atau keempat tahun 2026.
2. Fase Lanjutan: Pembangunan hanggar untuk pesawat sayap tetap (fixed-wing), fasilitas perawatan mesin dan komponen, serta zona manufaktur suku cadang pesawat.
3. Integrasi Bisnis: Pengembangan pusat pelatihan kedirgantaraan, pusat riset, serta area bisnis yang terhubung langsung dengan infrastruktur bandara.

Investasi awal untuk proyek ini diperkirakan mencapai USD 8 juta, dengan proyeksi akumulasi investasi jangka panjang hingga USD 771 juta selama masa kerja sama.

Kehadiran GMF sebagai anchor tenant diharapkan dapat menarik minat vendor global dan Original Equipment Manufacturers (OEM) untuk turut berinvestasi di Kertajati, menciptakan ribuan lapangan kerja baru bagi tenaga terampil di Jawa Barat.

Hub Logistik dan Potensi Kawasan Metropolitan Rebana

Selain industri perawatan pesawat, BIJB Kertajati juga diposisikan sebagai pusat logistik udara dan e-commerce hub nasional.

Dengan lahan seluas 68,4 hektar yang didedikasikan untuk kargo, bandara ini ditargetkan mampu menangani volume kargo hingga 500.000 ton per tahun.

Pihak pengelola berencana memberikan berbagai insentif untuk menarik perusahaan logistik, termasuk pengurangan tarif pergudangan dan biaya kargo udara, serta subsidi biaya angkutan darat (trucking) dari kawasan industri menuju bandara.

Pengembangan fungsi kargo ini sangat relevan dengan pertumbuhan Kawasan Metropolitan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati).

Adanya disparitas Upah Minimum Kabupaten (UMK) antara kawasan industri lama di Bekasi/Karawang dengan wilayah Majalengka menjadi pendorong utama relokasi pabrik-pabrik manufaktur besar ke sekitar Kertajati.

Relokasi industri ke wilayah Rebana akan menciptakan permintaan kargo udara yang stabil jika didukung oleh fasilitas pergudangan yang efisien dan biaya yang kompetitif.

Pemerintah berharap integrasi antara Bandara Kertajati dan Pelabuhan Patimban di Subang dapat menciptakan simpul logistik yang tak tertandingi di Pulau Jawa, yang mampu menggerakkan ekonomi regional Majalengka dan sekitarnya.

Ibadah sebagai “Napas” Penyelamat: Hajj dan Umrah 2026

Di tengah krisis penerbangan reguler, sektor penerbangan religi tetap menjadi tumpuan harapan bagi utilisasi terminal BIJB Kertajati.

Pada Januari 2026, bandara ini kembali melayani penerbangan umrah langsung (direct flight) menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Program ini tidak hanya menawarkan efisiensi waktu bagi jamaah asal Jawa Barat bagian timur, tetapi juga didukung oleh fasilitas layanan antar-jemput gratis dari berbagai kota untuk meningkatkan daya tarik.

Untuk musim haji 2026, Kertajati ditargetkan menjadi embarkasi dan debarkasi tunggal bagi sekitar 13.000 hingga 15.000 calon jamaah haji dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), Subang, Sumedang, hingga sebagian Jawa Tengah.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama terus berkoordinasi untuk memastikan kesiapan Asrama Haji Indramayu sebagai fasilitas pendukung utama bagi operasional haji di Kertajati.

Strategi menjadikan Kertajati sebagai “Hub Umrah” dipandang sebagai langkah paling fleksibel untuk mengisi kekosongan slot penerbangan internasional, mengingat besarnya potensi pasar jamaah di Jawa Barat yang mencapai ratusan ribu orang per tahun.

Antara White Elephant dan Titik Balik 2026

Meskipun berbagai langkah penyelamatan tengah diupayakan, skeptisisme dari kalangan pakar tetap kuat. Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sony Sulaksono, menekankan bahwa masalah utama Kertajati adalah ketidakmampuan untuk menciptakan tarikan pasar yang organik.

Penumpang asal Bandung tetap enggan beralih ke Kertajati meskipun penerbangan dari Husein Sastranegara telah dibatasi, karena aksesibilitas darat yang masih dirasa membebani dari sisi biaya dan waktu jika dibandingkan dengan pilihan terbang dari Soekarno-Hatta.

Analisis lebih tajam datang dari pengamat penerbangan Alvin Lie, yang secara konsisten menyebut BIJB Kertajati sebagai proyek yang “keliru sejak lahir”.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang begitu masif tanpa didahului oleh kesiapan ekosistem transportasi pendukung (taksi, bus, kereta api bandara) dan basis industri di sekitar lokasi adalah sebuah kesalahan fatal yang membutuhkan dana sangat besar untuk memperbaikinya.

Alvin menilai bahwa harapan untuk meramaikan Kertajati melalui instruksi administratif (seperti memaksa maskapai pindah) tidak akan berhasil jika fundamental ekonominya tidak mendukung.

Namun, tahun 2026 tetap dipandang oleh pihak pengelola dan pemerintah sebagai titik balik potensial.

Target untuk menghidupkan kembali rute domestik melalui skema insentif dan dimulainya operasional fasilitas MRO helikopter diharapkan dapat mengubah profil risiko bandara di mata investor.

Upaya branding ulang melalui promosi paket wisata terintegrasi (seperti ke Ciboer Pass atau kawasan wisata Kuningan) juga terus digencarkan untuk membangun citra positif bagi calon pengguna jasa.

Menentukan Arah di Persimpangan Jalan

Nasib BIJB Kertajati Majalengka saat ini memang berada di ujung tanduk, terjepit di antara kegagalan model bisnis penerbangan penumpang tradisional dan potensi masa depan sebagai pusat industri kedirgantaraan.

Kerugian finansial yang mencapai Rp 90 miliar per tahun dan kekosongan penerbangan domestik adalah bukti nyata bahwa strategi “memaksa pasar” melalui pemindahan paksa rute dari Bandung tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Penyelamatan Kertajati tidak lagi bisa hanya mengandalkan sektor penumpang. Langkah strategis untuk mentransformasi kawasan ini menjadi Kertajati Aerospace Park melalui kerja sama dengan GMF AeroAsia adalah satu-satunya jalur rasional untuk mengutilisasi aset triliunan rupiah tersebut agar tidak menjadi monumen kegagalan.

Demikian pula, rencana swap saham yang memungkinkan pemerintah pusat mengambil kendali penuh adalah langkah administratif yang diperlukan untuk melepaskan beban APBD Jawa Barat sekaligus memberikan keleluasaan bagi pusat untuk mengintegrasikan Kertajati ke dalam jaringan transportasi nasional secara lebih holistik.

Keberhasilan Kertajati di masa depan akan sangat bergantung pada tiga pilar utama: konsistensi pembangunan fasilitas industri MRO tepat waktu pada akhir 2026, efektivitas integrasi logistik dengan kawasan Metropolitan Rebana, dan kemampuan bandara untuk tetap relevan sebagai hub penerbangan religi (hajj dan umrah).

Jika ketiga pilar ini gagal tereksekusi, maka status bandara ini sebagai “White Elephant” akan sulit untuk dilepaskan, dan masa depannya akan terus dibayangi oleh ketidakpastian finansial yang mengancam eksistensinya.

Laporan ini menyimpulkan bahwa 2026 adalah tahun penentuan; apakah Kertajati akan bangkit sebagai pusat teknologi dirgantara, atau tetap menjadi simbol dari ambisi infrastruktur yang melampaui kebutuhan zamannya.***

Penulis : Tim Redaksi

Editor : Bar Bernad