Bandung, Mevin.ID – Aksi sekelompok masyarakat di Garut, Jawa Barat yang melakukan sweeping atau razia warung saat siang hari Ramadan viral.
Banyak pihak menyesalkan aksi anarkis tersebut. Salah satunya Pendiri NII Crisis Center – Ken Setiawan menceritakan pengalamannya ketika dirinya berkunjung ke Garut beberapa waktu yang lalu.
“Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara harus tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan. Tidak boleh ada orang yang main hukum sendiri, dengan melakukan razia”, kata Ken Setiawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Aksi Sweeping Warung Makan di Garut Saat Ramadan Viral, Menuai Kecaman
Lebih lanjut Ken Setiawan mengatakan, bahwa wilayah garut banyak orang yang membicarakan tentang Negara Islam atau Khilafah bukan saja orang – orang yang di anggap Tokoh bagi Kelompoknya tapi orang – orang bertato pun ikut membicarakan tentang Negara Islam.
“Mereka menyebutnya sebagai Haris atau Sang Pengawal, ini menunjukan begitu sistimatis, masif dan terstrukturnya gerakan Radikalisisme dan Intoleransi di Garut.”, kata Ken Setiawan dalam rilisnya.
Sementara Asep Muhargono Mantan Mudir Am Laznah Jawa Barat yang sekaligus Ketua Umum Prabu Foundation sebuah Lembaga yang menaungi mantan teroris mengatakan, bahwa tindakan sweeping warung makan yang dilakukan ormas di Ramadhan jelas tidak dibenarkan. Sebab, ormas tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan razia. Apalagi razia itu dilakukan dengan cara-cara kasar dan arogan.
“Ketika dirinya berkunjung ke beberapa Pesantren di Garut dirinya mendapat sambutan yang hangat dan pola dakwah yang sejuk sehingga kejadian sweeping yang dilakukan oleh oknum tertentu mengidikasikan adanya Pola Radikalisme dan Intoleransi bahkan Terorisme yang menebarkan rasa ketakutan terhadap orang lain”, kata Asep Sumargono.
Selanjutnya Asep Muhargono mengatakan bahwa Negara harus bersikap tegas terhadap aksi aksi main hakim sendiri, Tanpa tindakan tegas dari negara, fenomena ini berpotensi menyebar ke daerah lain dan mengancam keutuhan NKRI.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.”, pungkas Asep***
