Jakarta, Mevin.ID – Suara nelayan Muara Angke makin nyaring terdengar. Di tengah tekanan kebijakan baru dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mereka berharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung.
Kebijakan pembatasan zona penangkapan ikan dinilai menyulitkan mereka untuk bertahan hidup.
“Kami mohon dengan hormat, Bapak Presiden Prabowo, tolong jangan sekat-sekat laut kami. Kami hanya ingin mencari nafkah, bukan jadi kriminal di perairan sendiri,” kata Nunung, pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) DKI Jakarta, Senin (14/4/2025).
Pendapatan Menurun, Pajak Tetap Jalan
Nunung menegaskan bahwa nelayan Muara Angke selama ini patuh pada aturan, termasuk soal kewajiban pajak. Namun, sejak pembatasan zona diberlakukan, hasil tangkapan anjlok dan pendapatan pun ikut menurun drastis.
“Kalau tangkapan sedikit, bagaimana kami bayar pajak? Beban bertambah, pemasukan menipis,” keluhnya.
Protes terhadap VMS: “Harga Alat Lebih Mahal dari Kapal”
Tak hanya soal zona, para nelayan juga keberatan dengan kewajiban memasang Vessel Monitoring System (VMS) – alat pelacak kapal – di kapal nelayan kecil, yang harganya disebut mencapai Rp16 juta.
Tri Sutisno, pengurus HNSI lainnya, menyampaikan keresahan yang sama. “Kami mohon kepada Presiden, untuk nelayan GT-5 hingga GT-30, pemasangan VMS itu dihentikan dulu. Kami belum mampu,” tegasnya.
Harapan kepada Prabowo: Pahami Derita Nelayan Kecil
Nelayan Muara Angke meminta agar kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka tidak diputuskan sepihak. Mereka ingin suara dari laut didengar, bukan dibungkam lewat regulasi yang menekan.
“Jangan jadikan laut sebagai tempat eksperimen kebijakan. Kami nelayan kecil hanya ingin hidup layak,” ujar Nunung.***
Penulis : Pratigto
