Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali jadi sorotan. Kali ini bukan soal program populernya menghapus pajak kendaraan, tapi justru karena mobil pribadinya nunggak pajak hingga puluhan juta rupiah.
Mobil yang dimaksud bukan sembarang kendaraan, tapi Lexus LX600 4×4 tahun 2022 seharga hampir Rp1,92 miliar.
Berdasarkan data dari situs Samsat Jakarta, mobil mewah bernomor polisi B 2600 SME itu tercatat memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp40,4 juta, yang sudah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025. Kalau ditotal dengan denda dan lainnya, tagihan diperkirakan tembus Rp42 juta.
Yang bikin publik makin geleng-geleng kepala, ini terjadi saat Dedi sedang gencar mengkampanyekan bebas pajak kendaraan bermotor untuk rakyat Jabar dari Maret hingga Juni 2025. Publik pun bertanya-tanya: “Kok pemimpinnya sendiri nggak taat aturan?”
@dedimulyadiofficial #dedimulyadi #kangdedimulyadi ♬ suara asli – KANG DEDI MULYADI
Klarifikasi Dedi: “Masih Pelat Jakarta, Masih Kredit”
Menanggapi ramainya kabar ini, Dedi buka suara melalui akun TikTok resminya. Ia mengakui bahwa mobil tersebut memang miliknya dan sengaja belum dibayar pajaknya.
“Mobil itu masih bernomor Jakarta, dan karena itu masih kredit belum lunas,” jelas Dedi, Selasa (22/4/2025).
Dedi menyebut alasan ia menunda pembayaran pajak karena sedang dalam proses mutasi kendaraan ke Jawa Barat. Menurutnya, tidak etis sebagai Gubernur Jawa Barat menggunakan pelat luar daerah.
“Saya akan lakukan mutasi ke Jabar. Nggak elok rasanya kalau saya pakai pelat Jakarta,” lanjutnya.
Ia juga menambahkan bahwa mobil tersebut masih di bawah pengawasan leasing, dan proses mutasi sekarang sedang berjalan.
Janji Bakal Bayar Setelah Mutasi Beres
Dedi memastikan bahwa begitu mobilnya resmi berpelat Jawa Barat, ia akan langsung melunasi seluruh tunggakan pajak tersebut.
“Nanti saya bayar di Jawa Barat, untuk kepentingan rakyat Jabar,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa seluruh kendaraan yang ia miliki ke depan akan bernomor polisi Jawa Barat, sebagai bentuk konsistensi dan teladan bagi warga.
“Dari zaman saya jadi Bupati Purwakarta, semua kendaraan saya pakai pelat daerah. Sekarang juga begitu,” ucapnya.
Netizen: Teladan Atau Citra?
Meski Dedi sudah memberikan penjelasan dan janji akan melunasi, warganet tetap kritis. Banyak yang menyebut alasan administratif itu tak cukup untuk mengabaikan kewajiban pajak, apalagi dari seorang pejabat publik.
“Jangan cuma ngomong soal estetika pelat, bayar dulu pajaknya, Pak,” tulis salah satu netizen.
Kejadian ini jadi pengingat penting: keteladanan pejabat bukan soal gimmick, tapi soal bagaimana mereka menjalankan aturan yang mereka sendiri gembar-gemborkan.
Apakah ini hanya soal administrasi atau cerminan masalah lebih dalam soal konsistensi pemimpin? Publik pasti akan terus mengamati.***
