Nia Purnakania Dorong Optimalisasi PAD Lewat Pajak Daerah: Pembangunan Tak Bisa Hanya Mengandalkan Pusat

- Redaksi

Kamis, 9 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cianjur, Mevin.ID — Dalam suasana kerja yang hangat dan serius, Nia Purnakania, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Cianjur, Rabu (8/10/2025).

Kunjungan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi upaya nyata untuk memperkuat basis fiskal daerah—melalui optimalisasi pajak dan retribusi sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pajak daerah bukan hanya angka dalam neraca keuangan. Di baliknya ada pelayanan publik, ada pembangunan jalan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan masyarakat,” ujar Nia melalui unggahan di akun Instagram resminya, @niapurnakania25.

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Teh Nia (@kawan__nia)

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah

Kunjungan tersebut difokuskan untuk memantau dan mendorong peningkatan pengelolaan pajak serta retribusi daerah. Menurut Nia, ketergantungan pada dana transfer dari pusat tidak boleh menjadi pola jangka panjang. Pemerintah daerah harus mampu berdiri lebih mandiri melalui penguatan PAD.

“Jika PAD meningkat, pembangunan bisa lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu terlalu lama karena tergantung pada alokasi pusat,” jelasnya.

Membangun Sistem Pengelolaan yang Adaptif

Selain evaluasi capaian, Nia juga menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan pajak dan retribusi yang transparan, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Digitalisasi dan pelayanan publik yang efisien menjadi kunci agar masyarakat tidak merasa terbebani, melainkan terlibat sebagai bagian dari proses pembangunan.

“Optimalisasi PAD harus berjalan seiring dengan kemudahan dan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa sistemnya adil dan transparan, kepatuhan membayar pajak akan tumbuh dengan sendirinya,” tegasnya.

Dampak Nyata untuk Masyarakat

Bagi Nia, pembicaraan tentang pajak bukan semata soal fiskal, tetapi tentang keberlanjutan pembangunan. Dengan PAD yang kuat, daerah memiliki ruang gerak lebih luas untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

“Tujuan akhirnya jelas: pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan manfaatnya kembali ke masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi: Kunci Keberhasilan

Nia juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperluas basis pajak daerah. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak.

“Kemandirian fiskal akan tercapai jika semua bergerak bersama,” katanya.***

Facebook Comments Box

Penulis : Sutrisno

Editor : Bar Bernad

Follow WhatsApp Channel mevin.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

15 Raperda Masuk Propemperda Jabar 2026, Ini Daftar & Prioritas Pembahasannya
DPRD Bekasi Ingatkan, Dana Rp100 Juta per RW Bukan untuk Infrastruktur
DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-Undang
Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan
DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan
DPR Soroti Dampak Industri AMDK terhadap Sumber Air Masyarakat
DPR Minta Tata Kelola Industri Air Kemasan Dibenahi, Cegah Monopoli Sumber Air
DPR Soroti Temuan Aqua Gunakan Sumur Bor, Minta Pengambilan Air Dievaluasi

Berita Terkait

Selasa, 18 November 2025 - 07:45 WIB

15 Raperda Masuk Propemperda Jabar 2026, Ini Daftar & Prioritas Pembahasannya

Jumat, 14 November 2025 - 16:00 WIB

DPRD Bekasi Ingatkan, Dana Rp100 Juta per RW Bukan untuk Infrastruktur

Jumat, 14 November 2025 - 10:49 WIB

DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi Undang-Undang

Selasa, 11 November 2025 - 17:15 WIB

Penanganan Rob Eretan Dikebut hingga 2028, DPR Minta Masalah Lahan Jangan Jadi Batu Sandungan

Selasa, 11 November 2025 - 17:11 WIB

DPR Dorong Indramayu Selesaikan Lahan untuk Proyek Penanganan Rob Eretan

Berita Terbaru