SETIAP tahun, Hari Anti Korupsi Sedunia hadir seperti gong peringatan yang dipukul keras—namun gema yang terdengar justru semakin lirih. Tahun 2025 mengulang siklus yang sama: penangkapan pejabat, gunungan uang tunai, dan drama persidangan.
Ironisnya, yang berubah justru bukan kualitas pemberantasan korupsi, melainkan kepekaan moral publik terhadapnya.
Kita semakin jarang terkejut, jarang marah, dan lebih sering sekadar mengangguk: “Yah, biasa. Namanya juga pejabat.”
Inilah bahaya terbesar yang tidak banyak disadari: normalisasi korupsi.
Fenomena ini bukan hanya soal pejabat yang tamak atau sistem yang lemah, melainkan soal mentalitas publik yang perlahan terbiasa dengan penyimpangan.
Korupsi bukan lagi luka yang memicu reaksi spontan, melainkan noda yang dianggap wajar dalam pakaian demokrasi kita. Dan begitu korupsi dinormalisasi, demokrasi mulai kehilangan oksigennya.
Dari Kebiasaan ke Permisivitas: Saat Publik Tak Lagi Peduli
Turunnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 2022–2024 seharusnya membuat kita cemas. Angka yang merosot dari 3,93 menjadi 3,85 bukan sekadar statistik; itu adalah cermin yang memperlihatkan degradasi moral kolektif.
Penurunan itu menandakan bahwa kesadaran publik terhadap perilaku jujur melemah, dan bahwa kita semakin toleran terhadap praktik manipulatif, suap kecil, atau gratifikasi yang dianggap “uang terima kasih”.
Di sisi lain, kenaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 34 ke 37 menunjukkan paradoks yang mencemaskan: persepsi publik membaik, tetapi perilaku publik justru memburuk. Ini menunjukkan bahwa publik mulai terjebak pola pikir berbahaya: “Korupsi memang ada, tapi tidak separah itu. Toh semua orang juga korup.”
Inilah bentuk lain dari apatisme: bukan ketidakpedulian total, melainkan keyakinan bahwa kondisi sudah sedemikian rusak hingga tidak layak diperjuangkan lagi.
Hilangnya Rasa Malu dan Penyesalan
Tingkat normalisasi korupsi mencapai titik nadir ketika para pelakunya tidak lagi menunjukkan rasa malu atau penyesalan. Kasus terbaru yang menyeruak adalah perilaku Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Saat digiring ke Rumah Tahanan KPK, alih-alih menyampaikan klarifikasi atau sekadar menunjukkan kesadaran moral atas dugaan korupsi yang menjeratnya, ia justru sempat menggoda seorang jurnalis perempuan.
“Kamu cantik hari ini,” ucapnya sambil tersenyum, sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (11/12).
Adegan ini menohok kesadaran publik. Seorang tersangka korupsi, yang seharusnya berada dalam situasi paling memalukan dalam karier publiknya, justru bertingkah seolah menghadiri acara santai. Tidak ada rasa malu, tidak ada penyesalan, tidak ada kesadaran bahwa tindakannya merugikan negara dan rakyat.
Fenomena ini bukan peristiwa tunggal. Kita telah berkali-kali menyaksikan tersangka korupsi melambaikan tangan sambil tersenyum lebar di depan kamera, seakan mereka adalah selebritas yang baru saja memenangkan penghargaan. Senyum itu adalah simbol paling telanjang dari runtuhnya sanksi sosial.
Ketika kejahatan besar diperlakukan seperti insiden kecil, maka korupsi tidak hanya dinormalisasi—ia dibanggakan. Para pelaku merasa aman secara moral karena tahu bahwa publik tidak lagi memberikan stigma kuat. Akibatnya, korupsi terlihat seperti risiko jabatan yang ringan, bukan dosa publik yang menghancurkan demokrasi.
Budaya Politik yang Retak dan Krisis Integritas yang Membeku
Jika ditinjau dari teori budaya politik Almond dan Verba, normalisasi korupsi adalah hasil dari nilai-nilai dan orientasi politik masyarakat yang telah terdistorsi. Patronase mengakar kuat, biaya politik membengkak, sementara publik semakin pragmatis.
Dalam ekosistem seperti ini, korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai aturan main tidak tertulis dalam kekuasaan.
Ketika warga semakin permisif, integritas runtuh. Amarah publik menjadi dangkal dan cepat menguap. Sementara itu, elite korup memanfaatkan pudarnya pengawasan moral untuk bertindak sewenang-wenang.
Melawan Normalisasi: Dari Ruang Publik ke Ruang Diri
Membongkar normalisasi korupsi membutuhkan dua pendekatan: struktural dan kultural. Reformasi digital, pengawasan publik, tata kelola yang transparan—semua itu penting. Namun perubahan paling menentukan justru berada di level warga negara.
Menolak suap kecil, menolak pungli, tidak menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi—langkah-langkah kecil inilah yang membentuk etika kewargaan.
Media dan ruang digital pun memegang peran penting. Bukan hanya memberitakan, tetapi membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah pelanggaran moral yang tidak boleh ditoleransi. Tekanan publik yang terorganisir terbukti mampu mendorong institusi untuk bergerak.
Demokrasi Tidak Runtuh Seketika, Tetapi Terkikis Pelan-Pelan
Korupsi tidak membunuh demokrasi dengan satu pukulan. Ia menggerogotinya pelan-pelan, seperti rayap yang menghabisi fondasi rumah tanpa disadari penghuninya.
Bahaya terbesarnya bukan pada tindakan korup itu sendiri, tetapi pada hilangnya rasa malu, hilangnya penyesalan, dan hilangnya sanksi sosial.
Ketika para pelaku korupsi bisa tersenyum santai di depan kamera, ketika publik hanya mengangkat bahu, ketika media memperlakukan korupsi seperti drama rutin—di situlah demokrasi benar-benar berada dalam bahaya.
Namun selama ada warga yang menolak tunduk, selama ada kesadaran kolektif yang menuntut integritas, dan selama rasa malu masih dipertahankan sebagai nilai moral, maka harapan belum padam.
Karena pada akhirnya, musuh utama korupsi adalah keberanian kita untuk berkata: “Ini salah. Ini tidak normal. Dan kita menolak menerimanya.”***
Ali Wardhana Isha (Awi), Pemerhati Kebijakan Publik dari The Ihakkie Filantrofi School, tinggal di Bandung
Penulis : Ali Wardhana Isha
