Bogor, Mevin.ID – Setiap kali hujan deras turun, warga di Desa Bojongkulur dan Gunungputri, Kabupaten Bogor, cemas. Banjir tahunan yang melanda kawasan ini seakan tak ada habisnya.
Namun, harapan untuk masa depan yang lebih baik kini muncul setelah pemerintah Kabupaten Bogor, bersama sejumlah pemangku kepentingan, memulai langkah nyata dalam normalisasi dua sungai utama: Cileungsi dan Cikeas.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pelaksanaan normalisasi sungai ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif antara Pemkab Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PU RI).
“Kami berkomunikasi intens dengan pemerintah pusat, rapat-rapat sudah kami tindaklanjuti. Mudah-mudahan, dalam waktu dekat, ada langkah nyata dari Kementerian PU,” kata Rudy Susmanto di Cibinong pada Senin (5/5).
Kolaborasi untuk Mengatasi Banjir
Masalah banjir di sepanjang daerah aliran Sungai Cileungsi dan Cikeas bukanlah hal baru. Warga Bojongkulur dan Gunungputri telah lama merasakan dampak buruknya, terutama saat musim hujan.
Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci utama untuk menyelesaikan masalah ini.
Rudy menegaskan bahwa Pemkab Bogor kini tengah melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah yang terletak di sepanjang sempadan kedua sungai ini. Langkah ini merupakan upaya untuk mempermudah pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk normalisasi.
“Kami mohon maaf apabila prosesnya terasa lama, tapi kami pastikan di pemerintahan yang baru, kami akan berkolaborasi dengan masyarakat Bojongkulur. Insya Allah, kita hadapi ini bersama-sama,” ujarnya dengan penuh harapan.
Anggaran dan Timeline
Biaya yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan di Kabupaten Bogor diperkirakan sekitar Rp370 miliar, sementara total biaya yang diperlukan untuk normalisasi kedua sungai di dua wilayah, termasuk Bekasi, diperkirakan mencapai Rp700-800 miliar.
Meskipun biaya yang diperlukan cukup besar, Rudy yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat proses ini.
Muji Lestari, Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, menjelaskan bahwa Bupati Rudy Susmanto telah menginstruksikan jajaran pemerintah untuk menginventarisasi aset daerah yang ada di sekitar sempadan kedua sungai ini.
Langkah ini dilakukan guna menekan biaya pembebasan lahan dan mempercepat normalisasi.
“Timeline dari pemerintah pusat, Desember 2025 inventarisasinya sudah selesai,” kata Muji.
Dua Desa yang Jadi Prioritas
Normalisasi sungai akan difokuskan di dua desa Kecamatan Gunungputri, yaitu Bojongkulur dan Ciangsana. Kedua desa ini menjadi titik utama perhatian, karena seringkali menjadi kawasan terdampak parah saat banjir melanda.
Dengan adanya normalisasi ini, harapannya sungai dapat mengimbangi debit air saat hujan lebat, sehingga risiko banjir di kawasan tersebut dapat ditekan.
Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa proyek ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi bencana banjir, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat pun menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan ini.***
