Bandung, Mevin.ID – Jumlah siswa di Jawa Barat yang nunggak belum dibayar sekolahnya dan akhirnya ijazahnya ditahan kurang lebih nih sekitar 320.000 orang lamanya berapa mereka ijazahnya tidak diambil ada yang 7 tahun ada yang 5 tahun ada yang 4 tahun ada yang 3 tahun gitu kan ada yang setahun.
Demikian dikemukakan oleh Gubernur Jawa Barat terpilih di akun Instagram @dedimulyadi71 (2/2/2025)
Jika dihitung rata-rata 2 juta per orang nunggaknya karena kan ada yang 3 juta ada 4 juta ada 1,3 juta Nah kalau di rata-ratain 2 juta maka tunggakannya 640 miliar
“Emang selama ini provinsi kaga bantu buat sekolah swasta ? bantu, nilai bantuannya sebesar 600 miliar per tahun semestinya nggak usah ditahan orang kita bantunya hampir 600 miliar per tahun”, Tegas Dedi Mulyadi.
Lihat postingan ini di Instagram
“Cuman bantuannya juga, lanjut Dedi Mulyadi, banyak ketidakadilan, banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayarnya mahal, masih subsidi juga atau dibantu juga semestinya itu tidak terjadi”, lanjut Demul.
“Nah selanjutnya ini mau dibayarkan yang 640 miliar, dengan catatan kita membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di seluruh Jawa Barat perjanjiannya. Bagaimana begini bantuan yang 600 miliar diteruskan kepada mereka dalam setiap tahun tapi dengan catatan ijazahnya harus segera dikembalikan”, tegas Demul
Dedi memberikan pilihan jika tidak mau mengembalikan Ijazah, maka bantuan untuk sekolah swasta dihentikan atau dan diganti menjadi program beasiswa untuk masyarakat miskin sehingga kita tidak memberikan ke sekolah tapi memberikan ke siswa.
Atau ijazahnya dikembalikan semuanya dan kita meneruskan bantuan pemerintah provinsi Jawa Barat untuk sekolah-sekolah swasta sebesar 600 miliar dalam setiap tahun
“Ini adalah skema yang akan dibuat semuanya nanti tergantung para kepala sekolah swasta di seluruh Jawa Barat skema apa yang akan diambil skema 600 miliar dibagikan seperti dulu ke sekolah-sekolah swasta atau 600 miliar dirubah menjadi bantuan untuk siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta” ungkap Dedi Mulyadi.
Bantuan 600 miliar tahun yang lalu akan mengaudit penggunaannya untuk apa untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa barat terutama juga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat miskin. (*)
