Jakarta, Mevin.ID – Komisi VI DPR RI akan memanggil Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terbuka terkait kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo, melalui rilis resmi yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/2).
Eko menegaskan bahwa DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini.
“Kami di DPR akan terus mengawasi perkembangan kasus ini dan meminta Menteri BUMN serta direksi Pertamina untuk memberikan penjelasan secara terbuka dalam rapat dengan Komisi VI,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut.
Ia mengaku prihatin dengan terungkapnya kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga, yang menurutnya dapat mencoreng kredibilitas BUMN di Indonesia.
“Kami di Komisi VI DPR RI sangat prihatin dengan dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang melibatkan pengoplosan BBM dari Pertalite menjadi Pertamax,” ungkapnya.
Eko mendorong Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan.
“Termasuk mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, baik di tingkat manajemen maupun jaringan yang lebih luas,” tegas legislator daerah pemilihan DKI Jakarta I itu.
Ia juga menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, pada Selasa (25/2), Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Berdasarkan keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” menjadi Pertamax.
Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Hal ini terungkap setelah Kejagung memeriksa 96 saksi, 2 ahli, serta menyita 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap integritas pengelolaan BUMN, khususnya di sektor energi.
Komisi VI DPR berharap pertemuan dengan Kementerian BUMN dan Pertamina dapat memberikan kejelasan serta langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.***
