Jakarta, Mevin.ID – Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan agar subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Tidak hanya itu, Kepala Negara juga menginstruksikan agar masyarakat dapat mengakses LPG 3 kg dengan mudah.
Terkait hal ini, salah satu langkah yang diambil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah dengan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub-pangkalan resmi.
Kebijakan ini ditujukan guna memastikan distribusi LPG bersubsidi lebih terstruktur dan transparan, sehingga masyarakat yang berhak dapat memperoleh LPG dengan harga standar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengawal implementasi arahan ini, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendatangi salah satu pangkalan gas 3 kg bernama Toko Merry yang terletak di Jl. Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Rabu (05/02/2025).
Setibanya di lokasi, Wapres menyaksikan langsung masyarakat membeli gas dari truk distribusi.
Pada kesempatan ini, Wapres menekankan pentingnya distribusi LPG yang tertib dan adil untuk menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor kuliner.
Ia berharap kebijakan ini dijalankan dengan baik oleh semua pihak, sehingga menutup celah penimbunan LPG secara ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan ketersediaan dan gejolak di pasar.
Sebelum meninggalkan lokasi, Wapres pun menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi di masyarakat akibat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg.
Ia juga berpesan kepada pemilik toko agar tidak ragu untuk melaporkan apabila di lapangan kembali ditemui kendala yang dapat menghambat distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat.
“Ini ya, Bu, ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin,” tutur Wapres.
Dengan distribusi yang lebih terstruktur melalui sub-pangkalan resmi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang wajar, serta para pelaku usaha kecil dapat menjalankan usahanya dengan lancar tanpa hambatan akibat pasokan yang tidak stabil.
Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan kebijakan ini guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. (*)
