Jakarta, Mevin.ID – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menegaskan bahwa tidak ada pergantian posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, meskipun Sekjen Hasto Kristiyanto saat ini ditahan oleh KPK.
“Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam.
Baca Juga : KPK Resmi Tahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Kewenangan Sepenuhnya di Tangan Megawati
Said menjelaskan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian berada di tangan Megawati selaku Ketua Umum. Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat sebagai Sekjen menggantikan Hasto.
“Semua kewenangan di ibu ketua umum,” ujar Said, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Baca Juga : PDIP Serukan Solidaritas di Tengah Penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto
Pertemuan Petinggi PDIP di Kediaman Megawati
Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP terlihat menyambangi kediaman Megawati. Selain Said, hadir pula Dedi Sitorus, yang juga merupakan Ketua DPP PDIP. Pertemuan ini diduga terkait dengan larangan kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret yang digelar pemerintah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Baca Juga : KPK: Harun Masiku Lolos dari OTT Karena Intervensi Hasto
Larangan Megawati untuk Kepala Daerah PDIP
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akmil Magelang pada 21–28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2).
Larangan ini muncul setelah Megawati mencermati dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.***
