Bekasi, Mevin.ID — Kekisruhan di Kantor Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jumat pagi (23/5/2025), tak hanya memicu kekecewaan warga, tapi juga menyita perhatian wakil rakyat di DPRD.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKB, Hasan Basri, menyebut insiden adu mulut antara warga dan pegawai kecamatan sebagai sinyal kuat bahwa pelayanan publik harus segera dibenahi.
“Awalnya saya sempat ragu. Tapi setelah lihat videonya, saya percaya ini kejadian nyata. Dan ini sangat memprihatinkan,” ujar Hasan, yang juga menjabat Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bekasi, kepada Mevin.ID, Jumat sore.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga : Warga Setu Kesal, Petugas Kecamatan Baru Nongol Setelah Jam 9 Pagi!
Jam Kerja Jangan Sekadar Hiasan Tembok
Hasan mendesak agar para pegawai, terutama di Kecamatan Setu, melakukan introspeksi serius.
“Kalau papan pengumuman bilang pelayanan mulai pukul 08.00 WIB, ya harus tepat waktu. Itu bukan dekorasi, itu komitmen kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap pegawai juga harus ramah dan profesional, sejalan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk menghadirkan pelayanan prima di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik.
Komputer Offline, Masyarakat Jadi Korban
Selain soal keterlambatan, Hasan menyoroti masalah frekuensi gangguan sistem komputer Dinas Dukcapil yang kerap membuat pelayanan terhambat.
“Sekarang semua dokumen digital, termasuk lamaran kerja. Kalau sistem Dukcapil sering offline, siapa yang dirugikan? Warga, terutama anak-anak muda yang butuh akses cepat,” jelasnya.
Ia pun meminta agar Kepala Dinas Dukcapil Bekasi menjamin stabilitas sistem digital di seluruh kecamatan, kelurahan, dan desa setiap hari kerja.
Pegawai Jangan Emosi Hadapi Kritik
Hasan juga menekankan pentingnya sikap terbuka dan sabar dalam menghadapi keluhan warga.
“Kalau ada warga kritik atau protes, dengarkan dulu. Jelaskan baik-baik, jangan malah emosi. Mereka datang ke kantor bukan cari musuh, tapi cari solusi,” katanya.
Insiden di Setu menunjukkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal SOP, tapi soal kepekaan dan empati. Warga butuh kepastian, bukan alasan. Butuh solusi, bukan debat kusir.
“Jangan sampai pelayanan publik jadi momok, padahal seharusnya jadi wajah ramah pemerintah,” tutup Hasan.***
