Jakarta, Mevin.ID – Pemerintah tengah menyusun skema tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tambahan anggaran tersebut akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang dalam proses perumusan.
“Kita lagi membuat mekanismenya dulu, makanya ada percepatan-percepatan. Kalau ada percepatan, kan butuh anggaran,” ujar Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat pembahasan rancangan perpres tentang Tata Kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Percepatan Karena Arahan Langsung Presiden
Menurut Dadan, Presiden Prabowo secara langsung mendorong perluasan cakupan penerima MBG. Dalam setiap kunjungan ke daerah, Presiden disebut merasa prihatin melihat banyak anak yang belum terjangkau program makan bergizi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pak Presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima. Maka kita membutuhkan percepatan seperti ini,” tutur Dadan.
Ia menegaskan bahwa pendanaan program MBG sudah dijamin oleh pemerintah. Namun, besarnya tambahan anggaran akan disesuaikan dengan jadwal percepatan pelaksanaan.
“Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan,” jelasnya.
Rancang Perpres dan Inpres, Target 82,9 Juta Penerima
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah sedang menggodok Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) sebagai kerangka strategis dan operasional untuk percepatan program. Target utamanya adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
“Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama. Harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting,” ujar Zulkifli.
Ia menjelaskan bahwa perpres/inpres tersebut akan mengatur berbagai aspek tata kelola, mulai dari jumlah sekolah sasaran, mekanisme pelaksanaan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pembagian tugas antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Butuh Tambahan Rp25 Triliun Per Bulan untuk Percepatan
Dalam laporan sebelumnya, BGN menyebut bahwa untuk mempercepat target hingga mencakup puluhan juta anak dalam waktu singkat, dibutuhkan tambahan anggaran hingga Rp25 triliun per bulan, mulai September 2025.
Dengan skema percepatan, seluruh pemangku kepentingan—termasuk swasta dan organisasi lokal—didorong untuk terlibat aktif, guna memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan berkelanjutan.
Program MBG digagas sebagai intervensi gizi nasional untuk mengurangi stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendorong konsumsi pangan sehat di kalangan pelajar dan kelompok rentan. Pemerintah berharap percepatan ini dapat memberi dampak nyata dalam jangka pendek sekaligus membangun fondasi SDM unggul jangka panjang.***
