Garut, Mevin.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, Jawa Barat, segera melakukan penanganan darurat pasca bencana banjir dan longsor yang melanda tiga kecamatan, yaitu Cilawu, Pakenjeng, dan Pamulihan.
Kerusakan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, irigasi, serta fasilitas umum seperti sekolah dan masjid, menjadi fokus utama perbaikan untuk memastikan aktivitas masyarakat kembali normal.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefuloh, menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi ini telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pemukiman warga dan fasilitas umum.
“Status tanggap darurat kami tetapkan selama 14 hari, mulai 11 hingga 25 Maret 2025, agar penanganan bisa dilakukan secara cepat dan tepat,” ujarnya di Garut, Rabu (12/3).
Aah menambahkan, penetapan status tanggap darurat memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran dari biaya tak terduga untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Beberapa lokasi yang menjadi prioritas perbaikan antara lain jalan di kawasan Gunung Jampang (Pamulihan), jalan Desa Sukamula (Pakenjeng), serta jembatan penghubung Munjul-Genteng di Kecamatan Cilawu.
“Infrastruktur ini sangat vital bagi masyarakat. Perbaikan segera dilakukan agar akses transportasi orang dan barang tetap lancar, serta kehidupan warga tidak terganggu,” tegas Aah.
Selain perbaikan infrastruktur, Pemkab Garut juga berencana memberikan bantuan stimulan melalui pergeseran anggaran untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana. Aah menegaskan, pemerintah daerah akan bergerak cepat untuk mencari solusi terbaik guna meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
“Kami merespons dengan cepat kondisi yang dialami masyarakat. Tujuannya adalah memastikan kehidupan warga kembali normal dan terhindar dari dampak yang lebih besar,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Garut berharap dapat memulihkan kondisi daerah terdampak dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga pasca bencana.***
