BANDUNG, Mevin.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) tengah menyiapkan langkah besar dalam tata kelola transportasi udara.
Pemprov Jabar berencana melakukan pertukaran kepemilikan saham (swap share) Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan pemerintah pusat, dengan target kompensasi berupa kepemilikan saham di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.
Langkah strategis ini ditargetkan dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun 2027 mendatang.
Akselerasi Kertajati lewat Tangan Pusat
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa opsi ini diambil untuk mempercepat pengembangan Bandara Kertajati.
Dengan menyerahkan saham mayoritas kepada pusat, diharapkan pengaturan rute, operasional, dan pelayanan dapat dieksekusi lebih masif tanpa hambatan birokrasi daerah.
“Pak Gubernur berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan Kertajati adalah memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya, saham dominan yang dimiliki provinsi di Kertajati dilepas,” ujar Dedi di Bandung, Selasa (13/1/2026).
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang sekitar 70 persen saham BIJB Kertajati. Sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban tersendiri bagi fleksibilitas pengembangan bandara berskala internasional tersebut.
Membidik Husein Sastranegara sebagai Ganti
Poin paling krusial dalam negosiasi ini adalah keinginan Pemprov Jabar untuk “pulang” ke jantung Kota Bandung.
Dedi menyebut, provinsi berharap saham yang dilepas di Kertajati dapat dialihkan menjadi kepemilikan di Bandara Husein Sastranegara.
“Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein. Jadi biar Kertajati itu full oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Komitmen 2026: Kucurkan Rp100 Miliar
Meski rencana swap share diproyeksikan untuk tahun 2027, Pemprov Jabar memastikan tidak akan membiarkan operasional Kertajati lumpuh di masa transisi. Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar.
“Anggaran operasional Rp100 miliar tetap dikucurkan pada 2026. Cuma untuk 2027 ke depan, kita sudah mempersiapkan tukar guling,” tambah Dedi.
Dedi menegaskan, tujuan akhir dari utak-atik kepemilikan saham ini adalah pertumbuhan ekonomi di wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
Ia berharap, siapapun pengelolanya nanti, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas utama.***
Penulis : Bar Bernad
