Bandung, Mevin.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa proyek pembangunan kawasan wisata Eiger di kaki Gunung Tangkuban Parahu, Kabupaten Bandung Barat (KBB), resmi dihentikan.
Ia juga meminta kajian mendalam dari para pakar lingkungan terkait dampak proyek-proyek tersebut terhadap ekonomi dan ekologi.
“Kami sudah bersurat agar para pakar melakukan audit dampak perubahan tata ruang dan pembangunan di daerah resapan, termasuk bagaimana implikasinya terhadap lingkungan dan perekonomian,” ujar Dedi di Gedung Sate, Selasa.
Ia menyebut telah menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat untuk menyegel proyek Eiger Camp di kawasan tersebut. “Kalau Eiger, sudah saya tetapkan tidak boleh dilanjutkan,” tegasnya.
Tak hanya di Tangkuban Parahu, Dedi juga menyoroti proyek Eiger Adventure Land di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Meski pengawasan berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov Jabar siap mendampingi proses pembongkaran pasca-Lebaran sesuai komitmen pemerintah pusat.
“Kementerian sudah janji setelah Lebaran akan dilakukan pembongkaran bersama. Kami sangat siap untuk mendampingi,” katanya.
Dedi juga menegaskan bahwa pembongkaran tidak hanya berlaku untuk proyek Eiger, melainkan juga untuk bangunan-bangunan lain yang melanggar aturan di kawasan tersebut.
“Enggak ada cerita pilih-pilih. Siapa pun yang melanggar harus ditindak. Presiden Prabowo sudah jelas dalam arahannya soal itu,” ujarnya.
Terkait kawasan Bandung Utara (KBU), Dedi menilai wilayah ini perlu dipulihkan menjadi ruang hijau sesuai fungsinya. Ia menyebut permasalahan lingkungan bukan semata kesalahan pengusaha, melainkan kegagalan pengawasan pemerintah.
“Kita enggak bicara salah dan benar, tapi manfaat bagi masyarakat. Kawasan itu dekat dengan Situ Lembang, daerah latihan Kopassus. Harus dijaga,” katanya.
Isu proyek Eiger mencuat setelah foto pembangunan Eiger Camp viral di media sosial, diunggah oleh Ketua Asosiasi Profesi Pemandu Geowisata Indonesia (PGWI).
Sementara itu, proyek Eiger Adventure Land di Puncak juga menuai sorotan publik setelah banjir besar melanda kawasan hilir seperti Depok, Bekasi, dan Jakarta—yang diduga sebagai dampak pembangunan di wilayah hulu.***
