Bekasi, Mevin.ID – Penyegelan ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kunang dan ruang Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga oleh KPK memantik kembali sorotan terhadap pola mutasi pejabat di Kabupaten Bekasi.
Selama satu tahun terakhir, mutasi di lingkungan Pemkab Bekasi terlihat tenang. Hampir tak terdengar protes ASN, tak ada demonstrasi, dan minim polemik di ruang publik. Kontras dengan Kota Bekasi yang kerap gaduh soal promosi jabatan, tudingan nepotisme hingga penunjukan pejabat yang kontroversial.
Kesunyian mutasi Kabupaten Bekasi memunculkan pertanyaan baru. Apakah mutasi berlangsung wajar, atau justru terlalu rapi hingga tak terendus?
Sejumlah cerita beredar di lingkungan internal birokrasi. Ada pejabat non-job yang tiba-tiba kembali menduduki kursi strategis. Ada pula ASN yang mendapat lompatan jabatan dengan rekam jejak kinerja yang dianggap biasa-biasa saja. Perpindahan pejabat tertentu berlangsung cepat, tanpa proses yang tampak transparan.
Penyegelan ruang kerja Bupati dan Kadispora menambah dimensi penyelidikan ini. Meski belum ada pernyataan resmi mengenai kasus yang tengah diusut, muncul kembali isu lama dugaan jual beli jabatan. Obrolan di ruang publik terbelah. Ada yang menduga mutasi menjadi pintu transaksi. Ada pula yang menolak anggapan itu dan menyebut mutasi selama ini berlangsung sejuk.
Fakta bahwa ruang Disporbud ikut disegel menguatkan spekulasi bahwa mutasi terkait dengan akses anggaran kepemudaan dan olahraga, bidang yang selama ini dikelola dinas tersebut.
KPK belum memberikan penjelasan rinci tentang materi penyelidikan. Namun penyegelan ruang kerja pimpinan daerah menandai tingkat keseriusan penindakan.
Mutasi sunyi di Kabupaten Bekasi yang selama ini dianggap biasa saja kini menjadi pusat perhatian. Publik menunggu apakah keheningan mutasi itu sekadar kebetulan atau tanda bahwa ada pola yang sedang diraba KPK di balik garis merah penyegelan.***
Penulis : Clendy Saputra
Editor : Pratigto
